"Kenyataannya, Keluarga Korban Hanya Jadi Komoditas Politik Presiden Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com- Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Maria Katarina Sumarsih mengatakan, pada masa kampanye, Presiden Joko Widodo pernah berjanji kepada keluarga korban bahwa penyelesaian kasus HAM menjadi salah satu agendanya jika terpilih sebagai presiden.

Hal itu tertuang dalam kontrak politik dan dua butir pernyataan yang dimuat dalam Nawacita.

"Jokowi sudah berdusta kepada rakyatnya sendiri. Ada kontrak politik kepada rakyat, dua butir dalam Nawacita menyebut soal penyelesaian kasus HAM. Kenyataannya sekarang keluarga korban hanya jadi komoditas politik Presiden Jokowi," kata Sumarsih, saat ditemui pada Aksi Kamisan ke 454 di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2016).

Namun, Sumarsih menilai, dengan memilih Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jokowi tak menunjukkan komitmen seriusnya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Menurut ibu dari korban Tragedi Semanggi I BR Norma Irmawan itu, terpilihnya Wiranto, telah menodai Nawacita dan merupakan kemerosotan upaya penegakan hak asasi manusia (HAM).

Ia menilai, Wiranto turut bertanggung jawab terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

"Presiden Jokowi harus mencabut keputusannya dalam memilih Wiranto sebagai Menko Polhukam kalau memang pemerintah masih berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," ujar Sumarsih,

Sumarsih berpendapat, kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu yang saat ini sedang ditangani oleh Kemenko Polhukam seperti kasus 1965, tidak akan berjalan di bawah kepemimpinan Wiranto.

Menurut dia, pengangkatan Wiranto sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Kerja semakin memperkuat dan memperluas praktik impunitas.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kata Sumarsih, Wiranto dinilai bertanggung jawab dalam beberapa kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Kasus itu seperti peristiwa 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998.

"Saya mempertanyakan revolusi mental dan Nawacita ini mau dibawa ke mana oleh Presiden. Kenapa Wiranto jenderal pelanggar HAM dipilih menjadi menteri?" kata Sumarsih.