KPAI Anggap "Full Day School" Akan Ganggu Kehidupan Sosial Anak

Kompas.com - 09/08/2016, 12:46 WIB
Anak-anak berbaris pada hari pertama masuk sekolah di TK Nurmala Hikmah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti berisi antara lain tentang keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Salah satu hal yang ditekankan adalah kewajiban orangtua mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. KOMPAS / AGUS SUSANTOAnak-anak berbaris pada hari pertama masuk sekolah di TK Nurmala Hikmah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti berisi antara lain tentang keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak. Salah satu hal yang ditekankan adalah kewajiban orangtua mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh menilai, wacana "Full Day School" jika diterapkan akan mengganggu kehidupan sosialisasi anak sehari-hari.

Menurut dia, menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah dapat mengganggu intensitas interaksi anak.

"Anak-anak butuh interaksi dengan teman sebaya di sekolah, teman di lingkungan tempat tinggal, dan dengan keluarga di rumah," ujar Asrorun melalui keterangan tertulis, Selasa (9/8/2016).

Asrorun mengatakan, masing-masing siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tak bisa disamakan. Ada siswa yang orangtuanya bekerja di rumah, ada juga yang tak bekerja.

Bagi orangtua yang tidak bekerja, tentu akan mengurangi intensitas pertemuan dengan anaknya.

"Bahkan, dalam kondisi tertentu, anak jangan lama-lama di sekolah, agar cepat berinteraksi dengan orangtua. Apalagi yang kelas 1 SD," kata Asrorun.

(baca: Ongkos Mahal Gagasan "Mengajar 12 Jam" dan "Full Day School")

Asrorun menilai, wacana ini justru akan merugikan anak. Terlebih tanpa didahului kajian yang matang.

Meski ada beberapa sekolah yang menerapkan sekolah seharian penuh, tetapi penerapannya tidak bisa disamaratakan dengan sekolah lain.

"Kebijakan pendidikan apalagi yang bersifat nasional tidak bisa didasarkan pengalaman orang perorang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh parsial. Tidak boleh hanya berdasar kepada pengalaman pribadi," kata dia.

Menurut Asrorun, penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. Caranya bukan dengan "mengurung" anak seharian di sekolah, melainkan dengan perbaikan sistem pendidikan. Salah satunya dengan menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak.

Selain itu, Asrorun menilai, memanjangkan waktu di sekolah justru berpotensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah.

Dalam wacana ini, kata Asrorun, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, adanya penambahan beban guru. Kemudian, disertai juga penambahan buaya untuk kegiatan.

Orangtua pun harus menyesuaikan waktu untuk melakukan kegiatan bersama anak yang sebelumnya sudah terbiasa dilakukan.

"Pertimbangkan juga anak yang harus membantu orangtua dan keragaman kondisi sosial di berbagai daerah," kata Asrorun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi.

 

Adapun dua aspek pendidikan itu ialah pendidikan karakter dan pengetahuan umum. (baca: "Full Day School" Tak Berarti Belajar Seharian di Sekolah, Ini Penjelasan Mendikbud)

Pada jenjang sekolah dasar (SD), siswa mendapatkan pendidikan karakter sebanyak 80 persen dan pengetahuan umum sebanyak 20 persen.

Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), pendidikan karakter bagi siswa terpenuhi sebanyak 60 persen dan pengetahuan umum sebanyak 40 persen.

"Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, kami akan memastikan bahwa memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di sekolah," kata Muhadjir, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2016).

Kemudian, guna memenuhi pendidikan karakter di sekolah itu, Kemendikbud akan mengkaji penerapan sistem belajar mengajar dengan full day school.

Namun, full day school ini bukan berarti para siswa belajar selama sehari penuh di sekolah. Program ini memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Muhadjir mengatakan, lingkungan sekolah harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler.

"Usai belajar setengah hari, hendaknya para peserta didik (siswa) tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka," kata Muhadjir.

Dengan demikian, kata Muhadjir, para siswa dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kegiatan kontraproduktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya.

Ia mengatakan, saat ini sistem belajar tersebut masih dalam pengkajian lebih mendalam, termasuk perihal kondisi sosial dan geografis mana saja yang memungkinkan sistem belajar tersebut diterapkan.

"Misalnya di daerah mana saja yang orangtuanya sibuk sehingga tidak punya banyak waktu di rumah," kata dia.

(Baca: Mendikbud Usul Siswa Bersekolah Seharian Penuh, Wapres Kalla Setuju)

Selain itu, Kemendikbud juga akan mengkaji masukan-masukan dari masyarakat. Ia mengatakan, penerapan full day school juga dapat membantu orangtua dalam membimbing anak tanpa mengurangi hak anak.

Setelah bekerja, para orangtua dapat menjemput buah hati mereka di sekolah.

(Baca juga: Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School")

Dengan sistem ini juga, orangtua tidak khawatir atas keamanan anak-anaknya karena mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama orangtuanya berada di tempat kerja.

"Peran orangtua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga. Dengan begitu, komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga dan ikatan emosional juga tetap terjaga," kata Muhadjir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X