KPU Bertemu Presiden, Laporkan Kesuksesan Pilkada 2015 hingga Persiapan Pemilu 2019

Kompas.com - 09/08/2016, 11:12 WIB
Komisioner KPU usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Selasa (9/8/2016). Fabian Januarius KuwadoKomisioner KPU usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Selasa (9/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/8/2016) pagi.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengungkapkan, ada tiga hal yang dilaporkan KPU kepada Presiden. Pertama, KPU melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang berlangsung sukses.

"Secara umum Pilkada 2015 berlangsung lancar walaupun ada beberapa daerah yang sempat tertunda karena ada masalah pencalonan," ujar Juri usai bertemu Presiden.

Dari lima daerah yang tertunda, empat daerah telah rampung prosesnya. Jadi, tinggal satu yang masih bermasalah, yakni Pilkada Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Kedua, KPU melaporkan rencana penyelenggaraan pertemuan antara KPU se-Asia dan LSM pemerhati pemilu bertajuk "ASEAN Electoral Stakesholder Forum" di Bali dari 22 Agustus hingga 26 Agustus 2016 mendatang.

"Kami minta ke Bapak Presiden untuk membuka acara itu pada tanggal 23 Agustus-nya," ujar Juri.

Ketiga, para Komisioner KPU juga melaporkan situasi terkini persiapan Pemilu 2019. Khususnya perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu oleh KPU sendiri.

KPU mendorong revisi UU Pemilu diselesaikan segera mungkin agar persiapan Pemilu 2019 bisa lebih matang.

Pertemuan antara Komisioner KPU dengan Presiden Jokowi berlangsung sekitar 45 menit. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X