Ahok Ikut Gugat UU Pilkada 2016 ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang baru disahkan tahun ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tidak tanggung-tanggung, salah satu penggugat UU baru itu adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang menghendaki pengujian UU tersebut.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, siapa saja yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya berhak mengajukan gugatan ke MK.

Mereka yang berhak itu yakni perorangan, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, dan kesatuan masyarakat hukum sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.

"Secara normatif Ahok memang punya hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2016).

"Oleh karena itu saya kira tidak akan muncul masalah dalam hal kedudukan hukum atau legal standing dirinya sebagai Pemohon di MK,” tambah Said.

Namun, ketika mengucapkan sumpah jabatannya sebagai gubernur, Said mengatakan, Ahok telah berjanji akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan sebaik-baiknya.

Sehingga, menurut dia, Ahok seharusnya menjalankan seluruh pasal yang terdapat di dalam UU tersebut.

“Bagaimanapun, suka-tidak suka, mau-tidak mau, UU itu harus dianggap sebagai produk rakyat melalui wakil mereka di DPR dan melalui Presiden yang telah mereka pilih," kata Said.

"Jadi aturan itu bukannya untuk ditentang, melainkan untuk dijalankan,” ujar Said.

Adapun pasal yang digugat Ahok ke MK yaitu terkait cuti bagi calon petahana.

Ahok yang ingin maju kembali pada Pilkada DKI 2017, merasa keberatan lantaran waktu cuti yang diatur berbarengan dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2017.

Berdasarkan UU tersebut, masa cuti untuk Pilkada 2017 dimulai pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya, mengaku telah menerima gugatan yang diajukan Ahok.

Namun, gugatan tersebut belum teregistrasi lantaran berkas yang diajukan belum lengkap. Sehingga, laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti.

“Jadi prosedurnya, setelah lengkap baru diregister. Setelah diregister panitera melapor pada saya, kemudian saya menentukan panel yang melakukan sidang pendahuluan,” kata Arief seusai menghadiri Milad ke-41 Majelis Ulama Indonesia di Balai Kartini, Kamis (4/8/2016) malam.

Meski begitu, Arief menilai, bahwa aturan di dalam UU Pilkada baru sudah sesuai dengan putusan MK sebelumnya.

Dalam pertimbangannya, MK tak ingin bahwa calon petahana sewenang-wenang memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah apabila mencalonkan diri kembali.

Sementara itu, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan, aturan pencalonan bagi petahana saat ini lebih ringan daripada yang diatur di dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Saat itu, ada kewajiban calon petahana mundur enam bulan sebelum tahap pencoblosan.

Syahwat kekuasaan

Pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penyusunan APBD yang menjadi alasan Ahok menolak cuti bagi calon petahana tidak masuk akal.

Menurut dia, dalam pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya, kepala daerah yang menjadi calon petahana juga bersedia cuti ketika mereka mencalonkan diri kembali.

Bahkan, kata Pangi, ada yang patuh ketika rumah dinas pun harus dikosongkan.

"Begitu mulai jadwal kampanye, bupati harus mengosongkan dan meninggalkan rumah dinasnya, sehingga tak ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi,” kata Pangi dalam pesan singkatnya, Minggu.

Selain itu, Pangi menambahkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menegur Ahok lantaran serapan anggaran DKI yang paling rendah di antara provinsi lain.

Tercatat, dana Pemda DKI yang tersimpan di bank sebesar Rp 13,9 triliun.

“Alih-alih mau memantau jalannya pembahasan APBD, beliau selama ini nggak becus menggunakan APBD. Terbukti banyak dana yang tidak terpakai,” kata dia.

Lebih jauh, ia melihat, ada kepentingan tertentu yang ingin dicapai Ahok dengan mengamankan penyusunan APBD DKI 2017 yang waktunya bertepatan dengan masa kampanye calon kepala daerah.

Menurut dia, Ahok cenderung ingin mengamankan kepentingan koleganya daripada memperjuangkan penggunaan APBD demi masyarakat kecil.

“Terlihat syahwat politiknya dan nampak besar sekari untuk mengamankan kepentingan agar bisa dua periode terpilih,” tandasnya.