Kompas.com - 07/08/2016, 14:52 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, banyak kasus penyerapan anggaran yang terhambat di sejumlah daerah.

Menurut Tjahjo, salah satu penyebabnya adalah pihak yang mengerjakan proyek pembangunan tidak mengambil keseluruhan anggaran sesuai dengan jangka waktu.

"Saya kemarin ke Riau karena anggaran tiga termin yang mestinya diambil kontraktor, belum diambil. Diambilnya sekaligus kalau sudah selesai," ujar Tjahjo di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (7/8/2016).

Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki argumen masing-masing atas kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Ia yakin bahwa permasalahan pengendapan anggaran bukan karena kesengajaan kepala daerah.

"Saya kira tidak ada niat seorang gubernur untuk menyimpan, pasti ada masalah, ada di terminnya, proses KR-nya terlambat," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan seluruh gubernur tentang pentingnya penyerapan anggaran untuk pembangunan daerah.

Proses lelang tender harus dilakukan lebih awal sehingga anggaran pada kuartal pertama bisa diserap ke bawah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tjahjo mengatakan, penyerapan itu penting karena menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengungkapkan serapan anggaran di sejumlah daerah.

Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok karena serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi.

Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun.

Jokowi menyebutkan, total dana APBD yang masih tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 214 triliun. Ia yakin, jika dana tersebut digunakan oleh kepala daerah untuk hal-hal produktif, itu bisa menggerakkan perekonomian.

Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan daerah penting sekali. Proses tender harus lebih awal shg kuartal pertama yg tersisa hampir 246 T kalo bs diserap, digelontorkan ke bawah, bisa bantu proses pertumbuhan masy di daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Jokowi: Covid-19 Melandai di Pulau Jawa, tetapi Naik di Luar Jawa

Nasional
Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jokowi Serahkan Banpres untuk 12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Nasional
Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Nasional
5 Kriteria Pasien Covid-19 yang Dilarang Isolasi Mandiri

5 Kriteria Pasien Covid-19 yang Dilarang Isolasi Mandiri

Nasional
KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa ke Lapas Cibinong

Nasional
Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, Kemenlu: Kondisi WNI Baik dan Aman

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X