Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso: Haris Azhar Harus Bertanggung Jawab

Kompas.com - 04/08/2016, 07:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV KontraS: Orang Bersuara Malah Dipidanakan

Apa maksud Bapak tidak boleh disalahgunakan?

Ya kita enggak boleh bilang begitu juga (seperti yang Haris lakukan). Kami ini mau memperbaiki institusi, ya mari. Kredibilitas lembaga ini harus dijaga. Apalagi kita melawan yang namanya narkoba, ancaman negara.

Presiden sudah menyampaikan perang terhadap narkoba, sudah mengatakan negara darurat narkoba.

Apa yang disampaikan Saudara Haris itu menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara.

Coba bayangkan, yang disebut oleh Saudara Haris itu ada TNI, Polri, BNN, yang punya beban luar biasa terhadap negara ini.

Apa langkah BNN untuk menindaklanjuti informasi dari Haris?

Kami bentuk tim internal. Sekarang tim internal sedang bekerja dipimpin langsung oleh Inspektorat BNN untuk melakukan penyelidikan ke dalam.

Tentunya berdasarkan informasi itu (keterangan Haris), waktu, tanggal, bulan dan tahunnya bisa kami prediksi, siapa kemungkinan personel kami yang saat itu bertugas.

Kami sudah minta Saudara Haris ya mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa kami tindaklanjuti. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi harus ada pertanggungjawabannya.

Artinya ketika sudah diumumkan begitu luas dan menyangkut kredibilitas institusi, berarti yang mem-publish harus bertanggung jawab.

Kapan akan memanggil dan memeriksa Haris Azhar?

Secepatnya. Kami juga bekerja sama dengan Kapolri dan Panglima TNI.

Pertanggungjawaban seperti apa sih yang Bapak maksud? Dia (Haris) kan mem-publish kepada masyarakat luas bahwa itu seolah-olah terjadi. Itu kejadiannya 2014.

Seyogyanya Beliau menyampaikan kepada institusi atau lembaga yang bersangkutan. Kan kami punya fungsi untuk penanganan internal. TNI ada, BNN ada, Polri ada. tetapi ini tidak.

Di kala Freddy Budiman dihukum mati, baru ini dimunculkan. Ini ada apa? Inilah yang harus kami tahu. Apa sih tujuannya?

Sekarang kami dihadapkan pada permasalahan yang kami tidak bisa ungkap karena saksi kuncinya, Freddy Budiman sendiri sudah enggak ada.

Sampai katanya dia (Freddy) bilang bahwa sudah berangkat ke China oleh oknum BNN untuk memperlihatkan pabrik dan katanya anggota kami tidak bisa apa-apa. Ini cerita yang harus dibetulkan.

Di satu sisi, BNN sepakat bahwa informasi Haris harus ditelusuri kebenarannya. Namun, di sisi lain BNN beserta dua institusi lain malah melaporkan Haris ke polisi atas pernyataan yang belum pasti kebenarannya. Apakah ini tidak kontradiktif?

Tidak. Kami lihat memang dari dua sisi. Kami ingin negara hukum ditegakkan. Jadi besok-besok tidak ada lagi orang yang melakukan semaunya, menuduh.

Sekali lagi saya katakan, ini adalah lembaga negara, lembaga penegak hukum. Itu yang harus menjadi acuan.

Jadi tidak boleh sembarangan, menuduh yang belum ada faktanya, namun sudah di-publish. Itu sudah menjadi konsumsi publik dan itu ada aturannya di dalam KUHP.

Sekarang kami ingin dudukkan sesuai undang-undang. Kami tidak pressure ya, kami tidak intimidasi. Justru kami fair.

Biarlah polisi yang menyidik sehingga polisi dalami, itu (apa yang dikatakan Haris) benar atau tidak. Saudara Haris harus membuktikan ucapan dia, apalagi setelah (Freddy Budiman) dihukum mati, baru di-publish. Apa sih tujuannya? Ini harus dijelaskan, biar fair.

BNN melaporkan Haris atas tuduhan apa?

Pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi itu bisa menjadi gugur jika dibuktikan Saudara Haris semua. Justru (dengan melaporkan Haris ke Bareskrim) kami memancing agar Saudara Haris bisa membuktikan semua itu.

'Ini loh Pak buktinya, saya tidak mencemarkan nama baik, saya tidak fitnah, tapi ada faktanya', begitu. Dia bisa jelaskan ke polisi apa faktanya yang kata dia sudah punya saksi sekian banyak, ada yang menyaksikan (pertemuan Haris dengan Freddy) dan sebagainya.

Bukankah laporan polisi tersebut terlalu dini? Sebab pernyataan Haris belum terbukti benar atau salah sehingga yang utamanya dilakukan seharusnya memastikan terlebih dahulu pernyataan Haris tersebut?

Oh, enggak. Laporan itu bisa mempercepat proses investigasi yang kami lakukan. Kenapa kami lapor? Itu agar ada legalitas kami (internal BNN) bisa memanggil dan memeriksa Saudara Haris.

Karena kalau tidak ada laporan polisi, Saudara Haris bisa jadi tidak berkenan untuk diperiksa di internal. Kan susah jadinya. Tujuan kami itu.

Selain itu, laporan dibuat supaya kami tidak dikatakan seperti itu (tuduhan yang disampaikan Haris).

Makanya, ini pembelajaran hukum, tidak boleh sembarangan bicara. Apalagi ini soal institusi negara, tidak boleh sembarangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com