Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso: Haris Azhar Harus Bertanggung Jawab

Kompas.com - 04/08/2016, 07:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) turut melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar ke Bareskrim Polri.

Selain BNN, Polri dan TNI juga melakukan hal yang sama.

BNN melaporkan Haris atas tuduhan mencemarkan nama baik institusi serta menyebarkan fitnah melalui pernyataan bahwa oknum BNN, Polri, Bea Cukai dan TNI terlibat dalam peredaran barang haram yang dikendalikan gembong narkoba Freddy Budiman.

Pernyataan itu, diakui Haris, adalah kesaksian Freddy yang diungkapkan kepadanya saat mereka bertemu di Lapas Nusakambangan tahun 2014 silam.

(Baca: Ungkap Cerita Freddy Budiman, Haris Akui Tunggu Momentum Jelang Eksekusi Mati)

Haris mengaku, Freddy bercerita, total uang yang sudah dikeluarkan untuk menyuap personel BNN selama beberapa tahun, yakni mencapai Rp 450 miliar.

Selain itu, total uang Freddy yang digunakan untuk menyuap personel Polri mencapai Rp 90 miliar.

Pelaporan oleh tiga institusi itu menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana tanggapan Kepala BNN Budi Waseso menanggapinya?

(Baca: Polisi, BNN, dan TNI Laporkan Haris Azhar ke Bareskrim Terkait Cerita Freddy Budiman)

Berikut petikan wawancara Kompas.com dengan Budi, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/8/2016) :

BNN akan menempatkan pernyataan Haris sebagai apa? Apakah sebagai pihak yang menyudutkan, fitnah, dan pencemaran nama baik? Atau informasi dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti?

Kami harus tetap tindaklanjuti. Tidak boleh kami berpikir negatif. Artinya, jangan ketika ada informasi begitu, lalu kami pikir orang ini enggak suka dengan kami. Kami enggak begitu.

Ini kan era keterbukaan. Misalkan ada masyarakat bilang, 'Pak ada oknum BNN yang memeras'. Itu harus sesegera mungkin dilaporkan. Sebab tujuannya adalah meningkatkan kinerja institusi. Jangan malah kami biarkan.

Kami di BNN, Polri, apalagi TNI, juga punya komitmen untuk ini. Tapi juga tidak boleh untuk disalahgunakan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com