Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Johan Budi Tak Langsung Sampaikan Cerita Haris Azhar ke Presiden

Kompas.com - 03/08/2016, 20:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengakui ia dihubungi oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar terkait pengakuan bandar narkoba Freddy Budiman.

Johan mengaku ditelepon oleh Haris pada Senin, 25 Juli lalu. Saat itu, Haris menceritakan soal pengakuan Freddy bahwa ada oknum aparat yang membantunya berbisnis Narkoba dari balik jeruji besi.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan cerita Haris itu ke Presiden karena tidak mendetail.

"Akhirnya, saya minta, Anda bisa enggak kasih kronologi untuk bahan saya menyampaikan itu ke Presiden," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Ungkap Cerita Freddy Budiman, Haris Akui Tunggu Momentum Jelang Eksekusi Mati)

Namun, Johan mengaku baru mendapatkan penjelasan detail dari Haris pada Kamis, 28 Juli pukul 19.57 WIB. Haris mengirimkan informasi detil pengakuan Freddy itu melalui pesan Whatsapp.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan pesan Haris itu ke Presiden karena saat itu Jokowi tengah berada di Rapimnas Golkar.

"Saya telepon dia, saya bilang saya belum bisa sampaikan malam ini karena Presiden malam itu ke Golkar. Memangnya 'Pak Lurah' bisa langsung ditelepon? Posisi saya juga enggak lagi disebelah Presiden. Saya di rumah waktu itu," ujar Johan.

(Baca: Haris Mengaku Sampaikan Cerita Freddy kepada Johan Budi Sebelum Sebarkan via WhatsApp)

Pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.50 WIB, eksekusi mati terhadap empat terpidana kasus narkoba, termasuk Freddy Budiman dilakukan. Setelah itu, pesan Haris pun menyebarkan pesan yang dikirim kepada Johan Budi  ke media sosial sehingga ramai menjadi perbincangan publik dan pemberitaan.

Presiden akhirnya mengetahui sendiri cerita Haris Azhar ini melalui pemberitaan. Saat dimintai tanggapannya soal Haris yang menyebar pengakuan Freddy itu ke media sosial karena tak juga mendapat responn dari Presiden, Johan menolak untuk berkomentar lebih jauh.

"Ya itu tadi jawabanya. Ceritanya begitu," ucap Johan.

Versi Haris

Haris Azhar mengaku telah menyampaikan cerita terpidana mati Freddy Budiman terkait keterlibatan oknum TNI, Polri, dan BNN dalam bisnis narkotika sebelum Freddy dieksekusi.

Menurut Haris, awalnya dia mengungkapkan cerita itu kepada Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi melalui telepon. Haris  menelepon Johan dari Palu, Sulawesi Tengah, Senin (25/7/2016).

"Waktu itu, saya telepon sore. Sengaja saya sampaikan cerita itu Senin karena saya menunggu kepastian waktu pelaksanaan eksekusi dan masuknya nama Freddy ke dalam daftar. Soalnya kan itu dirahasiakan," ujar Haris saat diwawancarai di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Polisi, BNN, dan TNI Laporkan Haris Azhar ke Bareskrim Terkait Cerita Freddy Budiman)

Haris mengatakan, ia sengaja membuka cerita Freddy menjelang eksekusi agar mendapatkan momentum. Ia berharap, masyarakat dan pemerintah langsung memberi respons cepat.

Namun, dari Senin hingga Kamis (28/7/2016), Haris tak kunjung mendapatkan perkembangan apakah Johan sudah menyampaikan cerita itu kepada Presiden Joko Widodo.

Haris lalu mengirim cerita Freddy melalui WhatsApp kepada Johan, Kamis (28/7/2016).

Selang beberapa menit kemudian, Johan langsung menelepon Haris. Menurut Haris, Johan mengaku sudah bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Saat itu, Johan mengatakan bahwa Prasetyo masih harus melaporkan ke Istana soal proses eksekusi.

"Setelah menelepon saya, Johan bilang mau menyampaikan cerita Freddy ke Presiden. Saya ditelepon Johan sekitar jam 7 malam, tetapi karena tidak ada respons lanjutan, saya langsung sebarkan cerita itu melalui broadcast WhatsApp 4 jam sebelum eksekusi," ucap Haris.

Halaman:


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com