Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu PM Malaysia, Jokowi Minta Laut China Selatan Tak Jadi "Power Projection" Negara Besar

Kompas.com - 01/08/2016, 20:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, selain topik bilateral, topik regional juga dibahas di dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Bin Haji Tun Abdul Rajak.

Salah satu topik regional kawasan Asia Tenggara yang dibahas adalah persoalan Laut China Selatan.

"Isu Laut China Selatan memang dibahas Presiden dan Perdana Menteri," ujar Retno usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/8/2016) petang.

Presiden Jokowi, lanjut Retno, menekankan betapa pentingnya terciptanya perdamaian pada kawasan konflik tersebut.

Jokowi mengingatkan kepada negara-negara terkait untuk menghormati hukum UNCLOS 1982.

"Indonesia juga tidak menginginkan Laut China Selatan menjadi lokasi power projection (proyeksi kekuatan) negara-negara besar," ujar Retno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore.

(Baca: Penculikan WNI, TKI dan Batas Wilayah Jadi Bahasan Jokowi-PM Malaysia)

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu, ada pula Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kompas TV Jokowi Kunjungi Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com