Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Warga Lingga Tolak Relokasi Pengungsi Sinabung

Kompas.com - 01/08/2016, 17:46 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Servis Ginting berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat mengungkap fakta dibalik kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/7/2016) lalu.

Kericuhan itu bermula dari penolakan warga atas program relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.

"Harapan warga ya untuk mengungkap fakta, motif apa yang lain di luar rencana yang diterima masyarakat ini. Soalnya perencanaan ini jelas-jelas kami sudah menolak, bukan itu saja permasalahnnya bukan permasalah lahan saja," ujar Servis di Komnas HAM, Menteng Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

Sementara itu, Juru Bicara warga Desa Lingga, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa penolakan dan kemarahan warga bukan pada relokasinya, tetapi pada perubahan kebijakan yang diterapkan.

Kemarahan ini akhirnya menciptakan kericuhan dan pembakaran sejumlah alat berat.

(Baca: Kapolri Sebut Warga Desa Lingga Ingin Korban Sinabung Direlokasi di Desa Lain)

Arya mengatakan, pada awalnya pihak pengembang menjanjikan pembangunan pasar di wilayah tersebut. Namun kemudian, wilayah tersebut justru akan dijadikan proyek relokasi warga erupsi Gunung Sinabung.

"Pada saat dibeli tanah tersebut oleh pengembang itu dikatakan untuk pasar, bukan untuk relokasi pengungsi," kata dia.

Ia mengatakan, luas wilayah di desa Lingga lebih kurang ada 1.600 hektar, sementara jumlah penduduk di sana saat ini sekitar 1.000 kepala keluarga (KK). Penduduk Lingga mengandalkan sektor pertanian untuk kehidupannya.

Kemudian, lanjut dia, pada relokasi ini akan masuk lagi 1.600 KK. Bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang terbatas itu, akan memicu terjadinya konflik sosial ke depannya.

(Baca: Program Relokasi Pengungsi Sinabung Berujung Ricuh, Satu Warga Tewas)

"Lahan seluas 1.600 hektar dibagi 1000 (KK) artinya (tiap warga saat ini) hanya (mengolah lahan) 1,6 hektar. Kalau ditambah 1600 KK lagi itu kan mengecil tanah yang bakal dijadikan pertanian. Nanti, ada rebutan tanah dan lain sebagainya. Itu yang kami lihat ada konflik sosial ke depan," kata dia.

"Jadi yang kami lihat bukan menolak pengungsinya, tapi kenapa tidak dikaji lebih jauh, kenapa masyarakat setempat tidak pernah ditanya, kenapa kebijakan ini dilakukan seakan akan ada pemaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, program relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, berujung ricuh dan menewaskan seorang warga, Jumat (29/7/2016).

(Baca: Warga Lapor ke Komnas HAM soal Kekerasan dalam Bentrokan Relokasi Pengungsi Sinabung)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting di Medan, Jumat malam, mengatakan, kerusuhan diawali pembakaran alat berat dan tenda pos polisi di Desa Lingga yang menjadi lahan relokasi tahap kedua.

Satu orang warga tewas dalam kericuhan ini. Sementara itu, untuk mengusut adanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat saat peritiwa tersebut, warga Lingga sudah melaporkannya ke Komnas HAM.

Kompas TV Kronologi Penyerangan Polres Karo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com