Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Tutup Sekolah, Istana Minta Turki Tak Campuri Urusan Indonesia

Kompas.com - 29/07/2016, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Indonesia tidak akan memenuhi permintaan Pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di Tanah Air.

Turki meminta sejumlah sekolah tersebut ditutup karena terindikasi dengan organisasi ulama Fethullah Gulen, tokoh yang dituding berada di balik kudeta atas pemerintahan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan beberapa waktu lalu.

"Tentunya kita tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapa pun," kata Pramono di Kantor Setkab, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Pramono Anung menegaskan, Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif.

Jika memang sekolah yang dilarang oleh Pemerintah Turki tersebut tak melanggar hukum apapun yang ada di Indonesia, maka pemerintah tak akan menutupnya.

"Urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia, termasuk yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan," ujar Pramono.

"Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia," tuturnya.

Kedutaan Besar Turki telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah terkait dengan jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).

(Baca: Turki Sebut 9 Lembaga Pendidikan di Indonesia Terkait Kelompok Fethullah Gulen)

FETO merupakan sebutan Pemerintah Turki untuk para pengikut Fethullah Gulen, seorang ulama yang dituding Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang aksi percobaan kudeta militer yang terjadi di Turki, beberapa waktu lalu.

Dalam rilis tersebut ada sembilan sekolah yang diduga terkait dengan jaringan Gulen. Di antaranya Pribadi Bilingual Boarding School, Depok, Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual School, Tangerang Selatan.

Selain itu, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School, Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta, Sragen Bilingual Boarding School, Sragen, Fatih Boy's Shool, Aceh, Fatih Girl's School, Aceh, Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.

(Baca juga: Turki Minta Indonesia Tutup 9 Sekolah Terkait Fethullah Gulen, Ini Respons Mendikbud)

Kompas TV Pemerintah Turki Tutup 1.000 Sekolah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com