Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komposisi Menteri dari Parpol Usai "Reshuffle" Jilid II

Kompas.com - 27/07/2016, 12:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Perubahan turut terjadi pada menteri yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang semula oposisi dan beralih mendukung pemerintah akhirnya mendapat pos di kabinet.

Berikut adalah komposisi menteri dari parpol usai reshuffle jilid II;

1. PDI-P: Empat Menteri dan Seskab

PDI-P sebagai parpol utama pendukung pemerintah masih mendapatkan lima jatah menteri di kabinet kerja. Tak ada menteri baru yang masuk namun tak ada pula menteri yang keluar.

Empat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung

2. Nasdem: Dua Menteri dan Jaksa Agung

Terjadi perubahan dalam komposisi menteri dari Nasdem. Ferry Mursyidan Baldan dicopot dari Menteri Agraria dan Tata Ruang digantikan Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat Kepala Bappenas.

Namun masuk satu nama baru yakni Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Siti Nurbaya masih bertahan sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Posisi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga masih belum tergantikan.

3. PKB: Tiga Menteri

Komposisi menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa juga mengalami perubahan. Marwan Djafar dicopot dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Namun penggantinya juga adalah politisi PKB Eko Putro Sandjoyo. Elite PKB sempat mencurigai ada pihak yang ingin mencopot Marwan dari kursi Menteri.

PKB memprotes sikap Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang begitu terbuka menerima Marwan di Istana. Dua pos menteri PKB yang lain masih aman, yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

4. Hanura: Menteri Koordinator

Terjadi perubahan besar-besaran dalam komposisi Menteri dari Hanura. Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dicopot.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com