Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Wajah Baru Kabinet Kerja...

Kompas.com - 27/07/2016, 09:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya memutuskan untuk merombak posisi menteri atau reshuffle di jajaran Kabinet Kerja. Sebanyak sembilan nama baru akan mengisi pos menteri dalam Kabinet Kerja.

 

Pelantikan mereka digelar di Istana Negara hari ini, Rabu (27/7/2016) pukul 14.00 WIB di Istana Negara. Dengan komposis kabinet baru itu pula, Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet paripurna pada pukul 15.00.

Keputusan merombak sejumlah posisi pembantu Presiden bukan tanpa sebab. Utamanya, Presiden ingin percepatan pembangunan ekonomi nasional. Berulang kali Jokowi mengatakan, dia terus mengevaluasi kinerja para pembantunya.

Bahkan di beberapa momen pidato, Jokowi menegaskan, tidak segan mencopot seseorang dari jabatannya jika dianggap tidak melaksanakan program percepatan dengan baik. 

(Baca: Inikah Komposisi Baru Kabinet Kerja, Hasil "Reshuffle" Jilid Dua?)

Catatan Kompas.com, sejumlah menteri pernah kena tegur Presiden di depan publik. Mereka antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang ditegur lantaran masih ada keluhan dari masyarakat akan lambatnya mengurus sertifikat. 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tidak luput dari teguran Presiden atas persoalan anggaran kementerian itu yang dinilai tidak fokus pada program tertentu. 

Selain itu, Presiden pernah menegur Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said lantaran keduanya saling melempar pernyataan di media terkait pengelolaan kilang gas Blok Masela.

(Baca: Disebut Masuk Kabinet Gantikan Jonan, Ini Tanggapan Budi Karya Sumadi)

Di belakang publik, Presiden juga dikabarkan sempat menegur Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Djafar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Marwan ditegur lantaran informasi adanya perekrutan pendamping dana desa yang dianggap tidak sesuai dengan kualifikasi. Sementara Yuddy ditegur lantaran tidak menjalankan semangat Presiden dalam hal pemerintahan yang bersih dari katebelece.

(Baca: Sri Mulyani Masuk Kabinet Jokowi?)

Nyatanya, Yuddy, Sudirman dan Marwan betul-betul dicopot dari jabatannya.

Reshuffle juga dilakukan lantaran dua partai politik menyatakan diri mendukung pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar).  Kedua partai politik itu dikabarkan sudah menyodorkan sejumlah nama kader terbaiknya untuk mendapat jabatan menteri tertentu. 

Menteri 'ngaco' wajib diganti

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai, sekarang memang saatnya mengganti menteri yang tidak cakap bekerja.  Faktor loyalitas menteri kepada Presiden tidak dapat menjadi acuan untuk mempertahankan menteri tersebut.

"Buat apa pertahankan orang loyal tapi bodoh, ngaco. Keloyalan tidak cukup. Jangan katanya loyal, kemudian dipertahankan," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Selasa. 

Sosok menteri yang pintar saja pun tidak cukup untuk dipertahankan. 

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

"Buat apa pertahankan orang pintar, cerdas tapi kebijakannya bertentangan dengan Presiden. Buat apa dipertahankan kalau nanti dia jadi brutus atau orang-orang yang menikam dari belakang," ujar Ikrar. 

Presiden, lanjut Ikrar, harus mencari sosok yang loyal, pintar, cerdas, rajin dan strategis menjalankan kebijakan pemerintah.

Jika demikian, mari kita tunggu, seperti apa wajah baru Kabinet Kerja dalam menunjukkan performanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com