Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnubrata
Assistant Managing Editor Kompas.com.

Wartawan, penggemar olahraga, penyuka seni dan kebudayaan, pecinta keluarga

Rakyat Jelata, Bajaj, dan Sepeda, Nasibmu Kini

Kompas.com - 26/07/2016, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Pada suatu Jumat petang, sekitar dua minggu lalu, saya mengalami kejadian yang menyesakkan dada. Sepeda saya dicuri!!! Sepeda kesayangan yang saya rakit bagian demi bagian itu raib dibawa maling di Stasiun Sudimara.

Yang membuat saya lebih sedih, ini adalah peristiwa kecolongan kedua yang saya alami. Di stasiun yang sama, dan di lokasi parkir yang sama.

“Kok bisa?” Tanya orang-orang. “Bahkan keledai sekalipun tidak akan terantuk batu yang sama untuk kedua kalinya. Berarti lu sama keledai pinter mana?” Iya ya, pinter siapa ya..

Belajar dari pengalaman sebelumnya, saya merasa percuma melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang.

Baca: Sepeda Hilang di Stasiun, Kapan PT KAI Sediakan Parkir Resminya?

Saat kehilangan pertama setengah tahun lalu, saya langsung melapor ke kepala stasiun. Tapi ternyata, kepala stasiun hanya mengurusi perjalanan kereta api, dan tidak punya wewenang soal parkir.

“Yang mengurusi parkir adalah PT Reska,” ujar kepala stasiun.

PT Reska Multi Usaha, belakangan saya ketahui adalah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang melayani jasa penumpang kereta, seperti restoran, cafe, housekeeping, catering, dan lain-lain, termasuk parkir di stasiun.

Maka saya mencari perwakilan PT Reska, yang saat itu ada adalah bagian parkir. Masalahnya, parkir di stasiun ternyata memang tidak diperuntukkan untuk sepeda. Tiket parkir hanya diperuntukkan bagi motor dan mobil.

Sepeda juga tidak akan terbaca sebagai alat transportasi yang “diterima” ketika saya mencoba parkir dengan kartu komuter menggunakan mesin e-parking. Kartu hanya memiliki dua pilihan, motor atau mobil. Sepeda tidak dianggap.

Padahal dengan sepeda, dan dilanjutkan naik kereta, saya sok ingin berpartisipasi mengurangi polusi, juga kemacetan. Bukankah kita masih ingat bahwa belum terlalu lama, pemerintah gencar mendorong masyarakat agar bersepeda?

Sepeda bahkan pernah dipakai sebagai alat kampanye sebagai bentuk keberpihakan pada wong cilik. Tentu keberpihakan itu masih kan? Saya yakin itu bukan pencitraan belaka.

Jokowi, saat masih menjadi Gubernur DKI juga pernah mewajibkan pegawai pemerintah daerah bersepeda ke kantor pada hari Jumat. Saat itu jalur-jalur untuk sepeda dibuat dan gedung-gedung perkantoran dan mal-mal menyediakan tempat parkir sepeda. Tapi mengapa tidak ada parkir sepeda di stasiun ya?

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Petugas menjaga kendaraan roda dua yang diparkir di tempat parkir di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, Selasa (7/5/2013). Fasilitas park n ride tersebut mampu menampung lebih dari 500 sepeda motor dan 40 mobil milik penumpang kereta api.

Sebelumnya, ketika loket parkir belum ada dan stasiun belum direnovasi, ada tempat penitipan yang dijaga pemuda-pemuda setempat. Saya biasa menitipkan sepeda pada mereka dengan imbalan uang Rp 3.000. Saat itu biaya parkir motor sekitar Rp 5.000.

Setelah Direktur PT KAI Ignatius Jonan (kini Menteri Perhubungan) melakukan pembenahan, maka parkir pun ditertibkan. Ada loket, ada tiket, dan ada parkir elektronik. Tapi lagi-lagi bukan untuk sepeda.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com