Fraksi Partai Demokrat Usul DPR Segera Revisi UU Pemilu

Kompas.com - 22/07/2016, 09:46 WIB
Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono kompas.com/dani prabowoSekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPR mengusulkan revisi paket UU tentang Pemilu segera direvisi. Revisi yang dibahas sejak dini diharapkan bisa membuat pelaksanaan pemilu legslatif dan pemilu presiden pada 2019 lebih matang.

"Meskipun pemilu legislatif dan pemilu presiden masih tiga tahun mendatang, tapi jika paket UU Pemilu dapat segera dibahas maka persiapan pemilu akan lebih matang," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Yudhoyono, di Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPR belum menyampaikan konsep usulan, tapi sepakat jika DPR secepatnya membahas revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pemilu.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, menurut dia, wujud praktik pelaksanaan demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpinnya di seksekutif dan legislatif.

Anggota Komisi X DPR itu menegaskan, hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien, karena prosesnya hanya berlangsung satu kali.

"Salah satu cita-cita demokrasi di Indonesia adalah sistem pemilu multipartai yang sederhana dan kuat dengan melibatkan partisipasi rakyat," katanya.

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPR berharap seluruh komponen bangsa dapat tumuh kesadaran dalam mengawal pelaksanaan pemilu baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat.

Sementara itu, DPR melalui Komisi II yang membidangi pemilu, akan segera membahas revisi paket UU Pemilu yakni UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15/2014 tentang Penyelenggara Pemilu.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman, revisi tiga UU Pemilu ini salah satu tujuannya adalah menyederhanakan sistem pemilu di Indonesia.

Dengan dibahasnya revisi tiga paket UU yang masuk dalam prolegnas tahun 2016 ini, menurut dia, maka persiapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019 dapat dilakukan sejak jauh hari.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Covid-19 Jalur Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Covid-19 Jalur Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X