Presiden Diminta Bentuk Komisi Kebenaran untuk Tuntaskan Kasus 1965

Kompas.com - 22/07/2016, 07:37 WIB
Eva Kusuma Sundari KOMPAS.com/Indra AkuntonoEva Kusuma Sundari
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diharapkan memenuhi janji kampanye semasa mencalonkan diri pada Pilpres 2014 lalu.

Salah satunya menuntaskan kasus 1965. Menurut Wakil Ketua Asean Parliamentarians for Human Rights, Eva Kusuma Sundari, salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), bukan melalui penyelesaian hukum.

Sebab, kata dia, pihak yang menjadi korban selama ini tak hanya anggota dan keluarga PKI, melainkan juga militer.

"Saatnya kita jadi bangsa yang dewasa, mengakui kesalahan masa lalu agar kita bisa melakukan lompatan maju," kata Eva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/7/2016).

Setidaknya, ada tiga tujuan dalam pembentukan KKR tersebut. Pertama, mencari kebenaran dengan memberikan tempat dan waktu kepada korban dan keturunan mereka, serta sejumlah pelaku pembunuhan, untuk memberikan keterangan.

(Baca: Pemerintah Abaikan Putusan IPT untuk Selesaikan Kasus 1965)

Kedua, lanjut dia, memberikan perlindungan kepada pihak yang ingin memberikan keterangan atas kemungkinan terjadinya intimidasi dan diskriminasi.

Ketiga, merestorasi hak pihak-pihak yang selama ini terdiskriminasi atas peristiwa tersebut. "Presiden Jokowi akan melakukan hal yang sangat berguna buat masa depan bangsa Indonesia dengan membentuk komisi kebenaran," kata dia.

Ia menambahkan, dengan dibentuknya KKR maka akan membuka kesempatan bagi terbukanya forum kesaksian di sejumlah wilayah di Tanah Air. Keterangan yang diberikan oleh para pihak itu nantinya akan dicatat dan dipublikasikan baik melalui media cetak seperti buku, serta media elektronik seperti web.

"Ia akan jadi acuan buat bangsa Indonesia belajar tentang kebenaran, bukan propaganda seperti yang selama ini terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

(Baca: Peneliti LIPI: Pemerintah Seharusnya Malu dan Mengakui Genosida 1965)

Pembunuhan massal tersebut dilakukan terhadap anggota PKI dan anggota PNI yang merupakan pembela setia Presiden Sukarno.

Hakim Ketua Zak Jacoob menyatakan, negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya.

Pertama, pembunuhan massal yang diperkirakan menimbulkan ratusan ribu korban.

Kedua, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, di mana jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang.

(Baca: IPT Kasus 1965: Indonesia Bertanggung Jawab atas Beberapa Kejahatan Kemanusiaan)

Ketiga, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru. Selain itu, terdapat juga bentuk penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual.

Majelis hakim merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia minta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban. Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

Nasional
Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X