Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tekankan Kerja Sama "G to G" untuk Hindari Korupsi Alutsista

Kompas.com - 20/07/2016, 17:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus melalui kerja sama pemerintah dengan pemerintah atau G to G.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya korupsi dalam pengadaan Alutsista.

"Pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G," kata Jokowi saat rapat terbatas mengenai pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Untuk memangkas apa? Untuk memangkas broker, memangkas perantara yang saya kira di situ ada kecenderungan mark-up harga," ujarnya.

Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta jajaran menteri dan pejabat terkait lainnya.

"Proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pembelian alutsista harus memperhitungkan daur hidup alutsista yang sudah ada. Biaya daur hidup alusista harus diperhitungkan untuk 20 tahun ke depan.

"Tidak boleh lagi kita membeli pesawat tempur tanpa berhitung, tanpa berkalkulasi," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, kerja sama pengadaan alutsista dengan negara lain harus menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Salah satunya harus ada transfer teknologi dalam setiap pengadaan alutsista yang dilakukan.

"Saya kira kita tahu banyak sekali negara-negara yang menginginkan kerja sama. Silakan dihitung, silakan dikalkulasi mana yang memberikan keutungan kepada kepentingan nasional kita baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ucapnya.

Menurut Jokowi, fokus pengadaan alutsista ini adalah untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum pada 2024. Namun pada 2019, Jokowi meminta sudah harus ada kerangka modernisasi alutsista TNI yang terlihat.

Targetnya, TNI Angkatan Darat memiliki alutsista berat seperti tank, heli serbu dan persenjataan infantri khusus.

TNI Angkatan Laut diperkuat dengan alutsista seperti kapal selam, kapal perang, persenjataan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang berpotensi konflik.

Sementara TNI Angkatan Udara diperkuat dengan alutsista strategis berupa pesawat-pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal dan sistem radar.

Kompas TV Alutsista Diuji Coba di Tarakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com