Fadli Zon: Usut dan Tindak Pembelian Senjata Api Ilegal oleh Paspampres

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menganggap pembelian senjata api ilegal dari militer Amerika Serikat yang dilakukan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari militer sebagai hal yang tak boleh dianggap biasa.

Ia pun mengaku heran hal tersebut dapat terjadi karena pembelian senjata seharusnya memiliki prosedur tetap.

"Kok bisa terjadi di institusi yang mapan. Pembelian senjata tidak sederhana, harusnya ada protap. Kalau ada yang tidak satu jalur, perlu diusut dan perlu diberi tindakan," kata Fadli saat dikonfirmasi, Selasa (12/7/2016).

(Baca: Serdadu AS Mengaku Jual Senjata Secara Ilegal untuk Paspampres)

Ia pun menegaskan tak boleh ada penyimpangan dalam pembelian alutsista. Pembelian alutsista harus dilakukan sesuai perencanaan dan kebutuhan serta melalui mekanisme yang berlaku.

Jika pembelian alutsista tersebut dilakukan tidak melalui mekanisme pembelian, ia mencurigai ada motif pribadi di balik itu.

"Harus diusut dan publik perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi," tutur politisi Partai Gerindra itu.

(Baca: Istana Bantah Senjata Ilegal Paspampres Masuk Indonesia Melalui Pesawat Kepresidenan)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa semua senjata yang dipakai oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibeli sesuai prosedur yang berlaku.

Jika ada anggota Paspampres yang membeli senjata secara ilegal, Luhut memastikan itu adalah perbuatan oknum dan senjata itu tidak akan digunakan untuk mengamankan Presiden ataupun Wakil Presiden.

"Tidak ada untuk Paspampres. Saya ulangi ya, tidak ada untuk Paspampres pembelian senjata ilegal. Semua senjata Paspampres itu dibeli sesuai dengan prosedur yang benar," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/7/2016).

(Baca: Beli Senjata Ilegal dari Militer AS, Oknum Paspampres Masih Bertugas Kawal Jokowi)

Jika memang ada oknum Paspampres yang membeli senjata secara ilegal untuk kepentingan pribadi, Luhut menyerahkan hal tersebut kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia yakin TNI bisa mengusut tuntas kasus dugaan pembelian senjata ilegal ini.

"Panglima TNI sudah menelusuri saya pikir laporannya akan kita bisa dengar sebentar lagi," kata dia.

Sebelumnya, Gatot membenarkan ada anggota Paspampres yang membeli senjata api ilegal dari prajurit Amerika Serikat. Dia memastikan oknum Paspampres itu akan diganjar sanksi. Saat ini, mereka masih bertugas seperti biasa.

"Mereka masih di Paspampres," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.