Jabat Kepala BPOM, Penny Minta Waktu Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito berkomitmen untuk memperkuat peran lembaganya. Hal ini seusuai perintah Presiden Joko Widodo.

"Tugas saya dengan tegas Pak Presiden, mendukung perkuatan BPOM. Memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat, keselamatan bangsa, dan masa depan bangsa kita," ujar Penny di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Penny telah memetakan persoalan di BPOM. Menurut dia, yang perlu diperkuat adalah pemantauan BPOM pascapengawasan atas sebuah pelanggaran.

"Pengawasan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan itu sendiri, itu yang masih lemah dan itu yang akan saya perkuat dengan dukungan dari Bapak Presiden," ujar dia.

(baca: BPOM Punya Kepala Baru, Menkes Harap Kasus Vaksin Palsu Tak Terulang)

Selain itu, Penny akan mewujudkan sinergis yang kuat antara BPOM dengan penyidik aparat penegak hukum dan kementerian terkait. Ia meminta waktu untuk mewujudkan hal itu.

"Ya, tunggu saja. Beri saya waktu untuk membuktikan bahwa proses itu akan saya lakukan," ujar Penny.

Penny dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara sebagai Kepala BPOM menggantikan Roy Sparringa.

(baca: Jokowi Akan Tambah Kewenangan BPOM untuk Perkuat Penindakan)

Presiden akan menambah kewenangan BPOM. Presiden ingin BPOM tidak hanya berwenang dalam hal administrasi dan pengawasan obat dan makanan, namun juga memiliki 'taring' untuk melakukan penindakan kepada pihak yang melanggar aturan.

"Pak Presiden memerintahkan saya mengkaji, mempelajari, bagaimana penguatan BPOM ini," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

"Jadi tak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi, tapi juga bisa memberi tindakan yang diperlukan dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik," kata dia.

Penindakan yang dimaksud Pramono berupa sanksi kepada siapa pun dalam mata rantai tata kelola obat dan makanan yang menyimpang dari aturan.

Restrukturisasi BPOM tersebut, kata Pramono, dimulai dengan melantik Kepala BPOM yang baru. Presiden akan melantik Kepala BPOM yang baru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (19/7/2016).

Pramono tidak mau mengungkap siapa Kepala BPOM yang akan dilantik itu.