Sinergitas Polri-Muhammadiyah di Era Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinergitas antara Kepolisian RI dan elemen masyarakat menjadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan jika cita-cita Kapolri baru Jenderal (Pol) Tito Karnavian mereformasi Polri benar-benar ingin diwujudkan.

Tito mengatakan saat ini dirinya memiliki tanggung jawab dalam menuntaskan tiga masalah besar di tubuh Polri. Menurutnya, ada serangkaian persoalan yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi semakin menurun.

Tito mengakui masih adanya perilaku koruptif, kekerasan eksesif dan sikap arogan anggota polisi yang harus segera dia benahi.

"Memang masih ada problema di tubuh Polri yaitu perilaku korup, kekerasan eksesif dan sikap arogan yang menjadi perhatian saya sebagai Kapolri. Itu tugas saya agar publik kembali percaya," ujar Tito saat menghadiri acara silaturahim Idul Fitri 1437 H bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Aula KH. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

(Baca: Kapolri: Jika Kemiskinan Hilang, Saya Berhenti Jadi Polisi dan Masuk Muhammadiyah)

Tito pun berharap usahanya untuk mereformasi Polri mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Apalagi dari organisasi massa Islam besar seperti Muhammadiyah. 

Oleh sebab itu, dia mengajak Muhammadiyah untuk menjadi mitra strategis Polri sebagai bagian dari usaha pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

"Saya harapkan dukungan bapak ibu sekalian. Kalau tidak ada dukungan masyarakat maka akan percuma," ungkap Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir berharap Polri di bawah kepemimpinan Tito bisa lebih terbuka terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat. Terutama dalam hal penanganan kasus terorisme.

(Baca: Jenderal Tito Diharapkan Lebih Terbuka Menerima Kritik)

Haedar menjelaskan, kritik Muhammadiyah selama ini atas praktik kekerasan yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antitero Polri saat menangani terorisme harus dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mereformasi institusi kepolisian.

Dia pun meminta pihak kepolisian tidak memandang kritik keras dari Muhammadiyah sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok-kelompok ekstremis. Muhammadiyah, kata Haedar, siap untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan Polri dalam mencegah maraknya aksi terorisme dan radikalisme.

"Kritik Muhammadiyah selama ini merupakan wujud dari dakwah dan bentuk partisipasi kami untuk meluruskan kiblat bangsa. Selain itu kami siap menjalin kerjasama kajian terorisme secara komprehensif," ujar Haedar.

Selain itu, Haedar mengatakan bahwa seluruh warga Muhammadiyah berharap Tito mampu mereformasi Polri agar menjadi lebih profesional.

Menurut Haedar profesionalitas Polri penting untuk ditingkatkan agar setiap anggota kepolisian bisa menjadi pilar penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

"Harapan Muhammadiyah sangat tinggi kepada pak Tito dalam mereformasi Polri agar profesional. Sebagai pilar penting dalam melindungi rakyat agar hidup aman damai. Percayalah, Muhammadiyah akan bersama pak Tito," ungkapnya.

Ditemui terpisah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak mengapresiasi niat baik Tito Karnavian melibatkan organisasi Muhammadiyah dalam untuk mereformai Polri.

Menurutnya pascareformasi 1998, salah satu hal yang gagal adalah merubah dan membenahi institusi kepolisian. Dia berharap Tito akan memenuhi janjinya tersebut dan lebih terbuka terhadap kritik masyarakat dalam memimpin Polri.

"Saya menyambut baik janji pak Tito untuk mereformasi Polri. Saya harap pak Tito lebih terbuka terhadap kritik dari masyarakat," tutur Dahnil.

Kejahatan dan Kemiskinan

Selain sinergitas terkait reformasi Polri, Tito juga memandang kerjasama dengan Muhammadiyah bisa terjalin dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat melalui pendidikan dan dakwah, khususnya terkait masalah kemiskinan.

Menurut Tito, sebagai sebuah ormas besar Islam, Muhammadiyah memiliki kewajiban mengentaskan kemiskinan yang sejalan dengan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas).

"Muhammadiyah ini punya peran di bidang pendidikan dan dakwah. Hal itu sesuai dengan tugas Polri di bidang Kamtibnas dan pengayoman. Maka Polri dan Muhammadiyah harus bisa bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan," kata Tito.

Tito menjelaskan, tingginya angka kriminalitas di Indonesia sedikit banyak disebabkan oleh masalah kemiskinan di masyarakat.

Masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi kelas bawah dengan standar hidup di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, beberapa daerah yang sebagian penduduknya hidup miskin cenderung memiliki angka kejahatan yang tinggi.

Dia berpandangan, angka kriminalitas bisa ditekan apabila tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat Tito berharap Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Polri sesuai dengan perannya masing-masing dalam menyejahterakan masyarakat.

"Saya harap Muhammadiyah mampu mengentaskan kemiskinan, memberi pencerahan dan membawa Islam yang rasional. Kalau berhasil menghilangkan kemiskinan mungkin polisi tidak perlu ada lagi. Saya berhenti jadi polisi dan masuk Muhammadyah," kata Tito sambil tertawa.

Tito menilai saat ini disparitas antara kaya miskin semakin lebar. Ada perbedaan signifikan yang kasat mata terkait taraf di masyarakat.

Kemampuan daya beli masyarakat semakin rendah sedangkan harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi Indeks gini ratio masyarakat juga cukup rendah. Hal tersebut, kata Tito, membuat jurang pemisah kaya dan miskin semakin lebar.

"Gap antara the have dan the have not semakin lebar. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memperkecil gap. Kerjasama harus dibangun antara Muhammadiyah di bidang pendidikan dan pihak kepolisian," ungkapnya.