Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilangnya Karakter

Kompas.com - 17/07/2016, 08:48 WIB

Lalu, mengapa satu demi satu hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor—baik yang karier maupun non-karier—terjerembab, tersangkut suap? Mengapa proses seleksi yang cukup ketat dan partisipatif sepertinya kurang mempan menyaring masuknya calon-calon yang korup?

Ini masalah yang sangat serius, sebab pemberantasan korupsi justru bermuara di Pengadilan Tipikor, dan berujung di ketukan palu para hakim tipikor.

Kalau Pengadilan Tipikor sudah tidak bisa dipercaya lagi, lalu bagaimana masa depan pemberantasan korupsi di negara ini?

Soal integritas dan karakter

Menurut saya, proses seleksi calon hakim tindak pidana korupsi yang dilakukan memang mesti diperkuat lagi untuk mencari hakim tipikor yang memiliki kapasitas dan integritas.

Namun, lebih dari itu, masalah terbesarnya terletak pada pudarnya karakter sebagai anak bangsa dan umat yang religius, yang mempunyai suatu rujukan utama dalam hidupnya.

Seorang pejabat KPK pernah berkunjung ke Swedia. Sepanjang perjalanan ke luar kota di tengah malam buta, melewati banyak lampu lalu lintas, tak sekalipun sopir yang mengantarnya melanggar lampu lalu lintas.

Ketika ditanya mengapa dia tetap patuh meski di tengah malam dan jauh dari pengawasan penegak hukum, dia menjawab, ”Kami sudah ratusan tahun menghormati hukum di negeri ini, dan tidak akan menghancurkannya dengan melanggar satu pun larangan.”

Prof Satjipto Rahardjo dalam kuliahnya sering mengutip budaya hukum di suatu negara di Afrika Selatan. Ketika di masa Inggris, aparat pemerintah tidak ada yang melanggar hukum.

Ketika pemerintahan berganti, hukum yang sama sering dilanggar. Pejabat di sana mengatakan, dulu kami menghormati kemuliaan Ratu Inggris dan tidak akan melanggar kehormatan itu dengan melanggar hukum meski mengandung lubang dan kelemahan.

Dalam suatu kurun waktu, berpuluh tahun lamanya di Belanda, hanya ada satu kasus penyimpangan hukum melibatkan hakim.

Kasus itu adalah kelebihan hari dalam suatu perjalanan dinas. Sementara kita, hal itu kadang dianggap lumrah.

Saya selalu terinspirasi dialog seorang ibu dan anak gadisnya di masa Khalifah Umar. Sang ibu membujuk anaknya melakukan praktik curang mencampur susu dengan air dan mengatakan bahwa hal itu toh tidak dilihat sang khalifah.

Anaknya menolak hal itu dan menjawab, ”Umar memang tidak melihat, tetapi Tuhannya Umar melihat.”

Jadi, masalahnya sebagian terbesar pada karakter. Seleksi berbagai pejabat sejak era reformasi makin meningkat dengan banyak tahapnya. Akan tetapi, hampir tidak ada yang terbebas dari suap-menyuap, gratifikasi, dan sebagainya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com