Kompas.com - 16/07/2016, 06:15 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui adanya penyaluran alokasi dana otonomi khusus pendidikan di Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Luhut, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedang mengaudit terkait temuan tersebut.

"Terkait dana pendidikan, kami menemukan ada alokasi yang tidak masuk sesuai kebutuhan. Sudah ada audit dari BPKP dan kami tahu letak masalahnya dan ke depan akan dibuat perbaikan," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Untuk menghindari penyimpangan alokasi dana pendidikan di Papua kembali terjadi, Pemerintah pusat akan melakukan pengawasan secara langsung melalui serangkain kebijakan yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah, kata Luhut, akan menetapkan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga kesehatan.

Dana pendidikan maupun kesehatan yang berasal dari APBD akan diperjelas peruntukkannya oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dengan adanya kontrol langsung dari Pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi dana yang menyimpang.

"Dana pendidikan akan diperjelas peruntukkannya misal membangun sekolah. Sehingga dengan demikian tidak ada dana yang menyimpang. Kami akan kontrol secara langsung penggunaannya," ungkapnya.

Sementara itu saat ditemui secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memaparkan berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih sangat rendah.

Anggaran pendidikan dari APBD hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total keseluruhan Rp 11, 94 triliun. Dari angka tersebut, menunjukkan alokasi pendidikan hanya 0,84 persen.

Dengan alokasi Rp 100 miliar itu, setiap siswa hanya mendapat dana pendidikan dari pemerintah daerah sebesar Rp 165.400 per tahun.

Kondisi sarana dan prasana mengajar juga memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, di tingkat SMP 2.246, dan 1.158 di tingkat SMA. Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Jumlah masyarakat buta huruf di Papua mencapai 584.441 orang atau 28,61 persen. Angka ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang hanya mencapai 0,70 persen.

Anies mengungkapkan, upaya pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh lintas sektoral, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah akan fokus melakukan pembenahan di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

"Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus berjalan lintas sektoral. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus dikerjakan bersama. Agar pembangunan Papua bisa menyeluruh," kata Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kembali Usut Pengadaan Pesawat Garuda, Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Inggris-Perancis

KPK Kembali Usut Pengadaan Pesawat Garuda, Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Inggris-Perancis

Nasional
Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Kematian Brigadir J ke Kejaksaan

Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Kematian Brigadir J ke Kejaksaan

Nasional
Pengamat Sebut Video 'Prank' Baim Wong dan Paula Rusak Wibawa Polri

Pengamat Sebut Video "Prank" Baim Wong dan Paula Rusak Wibawa Polri

Nasional
KPK Usut Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR Periode 2009-2014 Diduga Terima Rp 100 Miliar

KPK Usut Pengadaan Pesawat Airbus Garuda, Anggota DPR Periode 2009-2014 Diduga Terima Rp 100 Miliar

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Kami Harap Segera Masuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Kami Harap Segera Masuk Persidangan

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Humaniora

Tragedi Kanjuruhan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Humaniora

Nasional
Perhatian untuk Korban Tragedi Kanjuruhan: dari Jokowi hingga Arema FC

Perhatian untuk Korban Tragedi Kanjuruhan: dari Jokowi hingga Arema FC

Nasional
Tragedi Kanjuruhan: Kapolres dan 9 Personel Brimob Dicopot hingga Kasus Kerusuhannya Naik ke Penyidikan

Tragedi Kanjuruhan: Kapolres dan 9 Personel Brimob Dicopot hingga Kasus Kerusuhannya Naik ke Penyidikan

Nasional
Deklarasikan Anies Capres di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Nasdem

Deklarasikan Anies Capres di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan, Ini Kata Nasdem

Nasional
Capaian Vaksin 'Booster' Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Capaian Vaksin "Booster" Baru 27 Persen Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Lagi

Nasional
Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Nasional
Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku Pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.