Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Macet Parah Mudik Lebaran, Wapres Minta Maaf

Kompas.com - 12/07/2016, 15:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi selama masa mudik Lebaran 2016. Di tengah kemacetan tersebut, jatuh korban jiwa karena beberapa faktor.

“Jadi pertama, pemerintah minta maaf, menyesalkan ini semua. Saya kira sudah beberapa pejabat minta maaf,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

JK bercerita, setiap tahun pemerintah selalu mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Pada awal tahun 2000-an, saat itu tingkat pendapatan masyarakat semakin membaik. Sehingga, mulai terjadi perubahan pola penggunaan moda transportasi untuk mudik.

“Mulailah yang golongan bawah punya sepeda motor dan mobil yang menengah. Nah, macetnya di jalan sudah. Karena makin banyak (yang) punya mobil,” kata dia.

(baca: Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik)

Saat itu, solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurai kemacetan adalah dengan menambah waktu libur Lebaran dengan cuti bersama.

Harapannya, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk pulang kampung sehingga tidak perlu kembali ke daerah asal pada waktu yang mepet.

Rupanya, kata dia, solusi itu cukup berhasil. Sehingga, kembali diterapkan pada libur Lebaran tahun ini.

(baca: Fahri Hamzah: Ini Masalah Nyawa, Seharusnya Menteri Jokowi Mundur Semuanya)

Namun rupanya, prediksi yang dilakukan pemerintah tersebut salah. Akibat peningkatan kesejahteraan, jumlah pengguna mobil semakin meningkat.

Hal itu yang mendasari pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan ruas jalan tol guna memudahkan pemudik yang ingin mudik.

“Jadi double (solusi) itu kan. Cuti tetap ada, jalan tol diperbaiki. Tapi ini justru jalan tol itu (yang telah diperbaiki) meningkatkan minat masyarakat untuk naik mobil,” ujarnya.

(baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)

Kalla menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kompas TV Solusi Mengatasi Macet Arus Balik (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com