Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik

Kompas.com - 07/07/2016, 15:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas jatuhnya korban jiwa karena kemacetan panjang di jalur mudik Lebaran.

Menurut Hidayat, kejadian tersebut tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi pemudik.

"Sampai hari ini kita tidak dengar pernyataan belasungkawa baik dari Presiden (Joko Widodo) atau Menteri Perhubungan (Iqnasius Jonan), termasuk pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap masalah ini. Jadi, menurut saya penting pemerintah melakukan ini," ujar Hidayat saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).

Menurut Hidayat, kemacetan panjang pada jalur mudik seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal oleh pemerintah pusat.

(baca: "Absurd, Tujuh Jam Tak Bergerak di Tol Brebes Timur")

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol bebas hambatan dapat dibuat dengan memperhitungkan berbagai aspek keselamatan bagi pemudik.

Hidayat menyarankan agar pemerintah memberi kompensasi bagi pemudik, untuk menggratiskan biaya tol saat arus balik Lebaran.

(baca: Arus Mudik Macet 23 Km di Tol Brebes Timur)

Ia juga menyarankan agar pemerintah dengan cepat melakukan antisipasi agar hal sebelumnya tidak terulang.

"Kalau itu dijadikan kompensasi, itu juga masih belum sebanding," kata politisi PKS itu.

Sebanyak 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran, sejak 29 Juni hingga 5 Juli ini di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebagian dari korban tersebut meninggal saat kemacetan parah. (baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)

Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI Achmad Yurianto melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia.

"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orangtua dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes atau jantung," ujar Yurianto.

(baca: Soal 12 Orang Meninggal Akibat Kemacetan di Jalan Tol, Ini Kata Jonan)

"Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup dan pemakaian AC yang terus menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2," tambah dia.

Kompas TV Macet Lepas Exit Tol Pejagan Capai 5 KM
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com