Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Tidak Ada Cara Mujarab Antisipasi Aksi Teror Bom Bunuh Diri

Kompas.com - 06/07/2016, 10:21 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi teror bom kembali terjadi di beberapa negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pada Senin (4/7/2016), aksi bom bunuh diri terjadi di tiga kota di Arab Saudi, salah satunya di kawasan Masjid Nabawi, Madinah.

Kemudian disusul aksi teror di Mapolresta Surakarta, Indonesia, Selasa (5/7/2016) pagi.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada cara yang ampuh untuk mengantisipasi aksi teror bom bunuh diri.

Berbeda dengan bentuk aksi teror lainnya, kepolisian sulit untuk melakukam deteksi awal atau menangkap pelaku teror bom bunuh diri sebelum melakukan aksinya.

"Namanya bom bunuh diri tak bisa diantisipasi. Anda mau tangkap di rumah, diledakkan di rumah. Anda mau tangkap di jalan, diledakkan di jalan. Ditangkap di penjagaan, diledakkan di penjagaan. Tidak ada upaya antisipasi yang mujarab," ujar Badrodin saat ditemui usai Shalat Id di Masjid Al Iklhas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/7/2016).

(baca: Kapolda Jateng: Sidik Jari Pelaku Bom Bunuh Diri Milik Nur Rohman)

Badrodin menjelaskan, selama ini pihaknya sudah berusaha mendeteksi segala kemungkinan ancaman teror yang ada.

Bahkan, lanjut Badrodin, Polri berhasil mengurangi risiko aksi teror yang lebih besar dengan melakukan penangkapan terduga teroris di Surabaya.

Menurut Badrodin, tiga terduga teroris, yakni PHP, BRN, dan FN merencanakan aksi teror bom bunuh diri yang lebih besar.

(baca: Kapolri: Nur Rohman Diduga Pelaku Tunggal, Berasal dari Kelompok JADKN)

Saat penangkapan dilakukan, Densus 88 menyita barang bukti berupa tiga bom aktif berdaya ledak tinggi, dua pucuk senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, cairan kimia, sangkur, hingga ponsel.

"Sudah saya sampaikan bahwa ada perintah dari juru bicara ISIS Abu Muhammad agar semua anggota ISIS melakukan aksi di bulan Ramadan. Kebetulan, kami sudah mengurangi risiko itu dengan melakukan penangkapan di Surabaya. Itu lebih besar dibanding ini. Aksi mereka direncanakan pada 17 Juni 2016," ungkap Badrodin.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto sebelumnya mengaku bahwa Polri mendapat peringatan dini dari interpol terkait rencana serangan teroris di Indonesia.

(baca: Sebelum Bom di Solo Meledak, Polri Dapat Peringatan dari Interpol)

"Pastinya kami dapat early warning itu, karena kami kan terus menjalin komunikasi dengan interpol, tapi memang early warning tersebut tidak spesifik waktu dan tempatnya, mereka hanya memperingatkan adanya eskalasi aktivitas kelompok-kelompok teroris," ujar Agus.

Teror bom bunuh diri yang terjadi di Markas Polresta Surakarta, Selasa pukul 07.30 WIB, berawal ketika pelaku yang menggunakan sepeda motor berpelat nomor AD 6136 HM masuk ke halaman Mapolresta.

Anggota polisi kemudian mencegatnya dan menanyakan apa keperluan pelaku. Namun, sebelum sempat menjawab, pelaku melarikan diri sehingga dikejar.

Pelaku kemudian meledakkan diri di dekat kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Mapolresta Surakarta. Pelaku pun tewas seketika.

(baca: Masih Jadi Target Teroris, Polri Perketat Pengamanan di Kantor Kepolisian)

Sementara itu, seorang anggota polisi bernama Brigadir Bambang Adi yang berjaga di SPKT mengalami luka ringan di bagian mata sebelah kiri dan badan bagian kanan akibat luka bakar.

Setelah kejadian, Polisi menduga pelaku bom bunuh diri adalah Nur Rohman, tetapi perlu dilakukan tes deoxyribonucleic acid (DNA) untuk memastikan.

Kompas TV Pelaku Bom Terobos Masuk Mapolresta Solo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com