Sohibul: Jangan Sampai Ada Kader PKS yang Tertangkap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengimbau kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR untuk tidak bermain-main dengan anggaran negara.

Pernyataannya tersebut menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana, terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan tol di Sumatera Barat.

"Ya, meski belum genap dua tahun sudah ada tujuh anggota DPR yang ditangkap KPK, Terus terang ini jumlah yang besar. Kami bersyukur dari PKS tidak ada yang tertangkap, dan pastinya jangan sampai ada yang tertangkap," ujar Sohibul dalam acara peluncuran posko mudik PKS di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta, Minggu (3/7/2016).

"Karena itu kami juga terus mewanti-wanti kader kami di DPR agar tidak main-main dengan anggaran, dan kami juga sudah sosialisasikan sejak awal bahwa di PKS sanksinya tegas kalau ada yang tertangkap korupsi," lanjut Sohibul.

(baca: Putu Sudiartana Anggota DPR Ketujuh yang Jadi Tersangka KPK)

Dia menambahkan, persoalan korupsi anggaran di DPR memang kerap kali terjadi. Pasalnya, beberapa anggota DPR kerap kali memanfaatkan koneksi yang dimilikinya untuk melakukan hal itu.

"Karena itu kami benar-benar mewanti-wanti kepada semua kader PKS di DPR supaya tak bermain anggaran. Sebab mereka sudah diamanahi oleh pemilih dan partai untuk mengemban tugas di DPR, maka jalankanlah sebaik-baiknya, jangan digunakan untuk yang tidak-tidak," tutur dia.

(baca: Anggota DPR Kembali Ditangkap KPK, Fadli Zon Nilai Pemberantasan Korupsi Tak Terjadi)

Putu ditengarai menjadi makelar proyek infrastruktur di Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar. Proyek yang "diurus" Putu tidak terkait dengan Komisi III dan asal daerah pemilihannya, yaitu Bali. Masalah infrastruktur adalah ranah Komisi V.