Menkominfo Klaim Badan Cyber Nasional Akan Proteksi Sektor Keuangan dan Perbankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa proses pembentukan Badan Cyber Nasional (BSN) diperkirakan akan selesai pada 11 Juli 2016.

Menurut Rudiantara, saat ini pemerintah tengah menyiapkan ketetapan lebih detail dari sisi kelembagaan. Ini termasuk bagaimana regulasi badan siber tersebut dalam konteks organisasi di pemerintahan.

"Institusi ini bisa digabungkan dan dikoordinasikan. Ketetapannya harus selesai di libur Lebaran ini," ujar Rudiantara saat ditemui usai rapat Pembentukan Badan Cyber Nasional di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).

"Tanggal 11 juli 2016 dipastikan sudah ada. Kalau bentuknya Keppres atau Perpres itu nanti Pak Yuddy (Menpan-RB Yuddy Chrisnandi) yang akan menyiapkan," kata dia.

Rudiantara menjelaskan, tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari Badan Cyber Nasional tersebut akan berkaitan dengan isu keamanan dalam dunia siber yang mencakup banyak sektor.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan beberapa sektor sebagai prioritas. Sektor itu antara lain sektor keuangan dan perbankan, transportasi udara dan sektor energi sumber daya mineral.

"Badan Cyber Nasional akan berkaitan dengan isu security dalam dunia siber. Ini luas sektornya, sementara Kemenkominfo hanya fokus kepada beberapa sektor," kata Rudiantara.

Rudiantara pun menuturkan bahwa Kemenkominfo tengah menyiapkan standarisasi dari sektor-sektor yang dianggap prioritas, terutama sektor keuangan dan perbankan.

Kemenkominfo bersama dengan regulator di bidang keuangan perbankan sudah membahas standardisasi apa saja yang sifatnya melindungi proses bisnis di Indonesia.

"Terlepas nanti organisasinya seperti apa proses bisnis ini diperlukan terutama standardisasi dari sektor-sektor yang kami anggap prioritas dan sudah berjalan, yakni keuangan perbankan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah sempat memutuskan tugas BSN dialihkan ke lembaga yang sudah ada, yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Nantinya akan ada revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan Lemsaneg. Lemsaneg juga akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kejahatan cyber di dunia maya.

Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan keputusan itu. (Baca: Hemat Anggaran, Pemerintah Batal Bentuk Badan Cyber Nasional)

Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas mengatakan, BSN diharapkan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya kewaspadaan dan ketahanan siber di Tanah Air.

(Baca juga: Kajian Pembentukan Badan Cyber Nasional Sudah Selesai)

Saat ini, Indonesia telah memasuki masa darurat siber akibat belum adanya instrumen yang kuat untuk menjaga keamanan dari serangan dan ancaman di dunia maya.

Menurut dia, ancaman dan serangan siber dapat diminimalisasi dengan meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan ketahanan informasi dan mendorong saling berbagi informasi dengan cara berkolaborasi antar komponen cyber, baik dari institusi, lembaga, komunitas, praktisi, profesional, akademisi, pakar, ahli, bahkan termasuk "gray hacker" dan "white hacker".

"Adanya BSN akan membuat rakyat merasa aman berada di wilayah ruang siber dan sebagai bentuk peran pemerintah dalam upaya mengamankan negara dan bangsa di ruang siber demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat," ujar Agus.