Komnas HAM Bakal Undang Tito untuk Bahas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kompas.com - 30/06/2016, 17:38 WIB
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016). KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) M. Imdadun Rahmat optimistis Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Tito Karnavian mampu mereformasi kepolisian.

Apalagi, dalam penyampaian visi misi kepada publik, Tito menjadikan HAM sebagai bagian dari pedoman kerja Polri.

"Nah di dalam pernyataan itu tentu terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB)," kata Imdadun di ruang Asmara Nababan Komnas HAM, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Imdadun mengatakan akan mengundang Tito jika telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo. Undangan tersebut dimaksudkan untuk memberi penekanan terkait isu KBB.

"Sehingga kepolisan tidak lagi menjadi bagian yang negatif dari advokasi KBB," ujar Imdadun.

Menurut Imdadun, pemahaman bisa mengubah peran Polri dari aspek penghambat menjadi pendukung advokasi KBB.

Ia mencontohkan tindakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di daerah itu terdapat delapan orang penganut JAI yang sedang shalat tarawih diamankan polisi setelah dilaporkan Kepala Desa Bagik Manis. Mereka dipaksa untuk keluar dari Ahmadiyah. Delapan orang itu diungsikan di Polsek Sambelia lalu dipindah ke Polres Lombok Timur selama empat hari.

Polisi beralasan tindakan itu adalah untuk mengamankan delapan orang tersebut dari amuk massa. Kapolres kemudian mengawal delapan orang tersebut lalu mengembalikan ke wilayah asal.

"Itu karena kapolresnya melek HAM dan aturan SKB tiga menteri terkait Ahmadiyah. Kapolres yang melek ini lah yang melakukan upaya positif mengembalikan warga, mengoreksi dan memberikan teguran kepada Kapolsek yang enggak ngerti koridor," tutur Imdadun.

Kompas TV Komnas HAM Minta Penertiban Kampung Dadap Ditunda

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.