Komnas HAM Bakal Undang Tito untuk Bahas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kompas.com - 30/06/2016, 17:38 WIB
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016). KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) M. Imdadun Rahmat optimistis Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Tito Karnavian mampu mereformasi kepolisian.

Apalagi, dalam penyampaian visi misi kepada publik, Tito menjadikan HAM sebagai bagian dari pedoman kerja Polri.

"Nah di dalam pernyataan itu tentu terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB)," kata Imdadun di ruang Asmara Nababan Komnas HAM, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Imdadun mengatakan akan mengundang Tito jika telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo. Undangan tersebut dimaksudkan untuk memberi penekanan terkait isu KBB.

"Sehingga kepolisan tidak lagi menjadi bagian yang negatif dari advokasi KBB," ujar Imdadun.

Menurut Imdadun, pemahaman bisa mengubah peran Polri dari aspek penghambat menjadi pendukung advokasi KBB.

Ia mencontohkan tindakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di daerah itu terdapat delapan orang penganut JAI yang sedang shalat tarawih diamankan polisi setelah dilaporkan Kepala Desa Bagik Manis. Mereka dipaksa untuk keluar dari Ahmadiyah. Delapan orang itu diungsikan di Polsek Sambelia lalu dipindah ke Polres Lombok Timur selama empat hari.

Polisi beralasan tindakan itu adalah untuk mengamankan delapan orang tersebut dari amuk massa. Kapolres kemudian mengawal delapan orang tersebut lalu mengembalikan ke wilayah asal.

"Itu karena kapolresnya melek HAM dan aturan SKB tiga menteri terkait Ahmadiyah. Kapolres yang melek ini lah yang melakukan upaya positif mengembalikan warga, mengoreksi dan memberikan teguran kepada Kapolsek yang enggak ngerti koridor," tutur Imdadun.

Kompas TV Komnas HAM Minta Penertiban Kampung Dadap Ditunda

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X