Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Kembali Ditangkap KPK, Fadli Zon Nilai Pemberantasan Korupsi Tak Terjadi

Kompas.com - 30/06/2016, 15:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin ada anggota DPR yang kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi diri, tak hanya bagi anggota DPR dan DPRD, tetapi juga perangkat legislatif dan eksekutif lainnya.

Selain itu, dia berharap KPK dapat meningkatkan fungsi pencegahannya agar kejadian sama tak terulang kembali atau setidaknya mampu diminimalisasi.

"Jika terlalu banyak terjadi penindakan dan berulang berarti pemberantasan korupsi tidak terjadi kan. Kan harusnya korupsinya makin berkurang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

"Saya kira penindakan sudah cukup bagus. Tapi dalam hal pencegahan kurang," sambung dia.

Hal itu disampaikan menyikapi penangkapan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK.

(baca: Kronologi Penangkapan Politisi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK)

Fadli mengaku, tak mengenal Putu dan tak pernah berkomunikasi secara pribadi.

"Bahkan katanya orangnya menyenangkan," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat ditangkap KPK. (baca: I Putu Sudiartana Resmi Diberhentikan Demokrat jika...)

Putu ditengarai menjadi makelar proyek infrastruktur di Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar.

Proyek yang "diurus" Putu tidak terkait dengan Komisi III dan asal daerah pemilihannya, yaitu Bali. Masalah infrastruktur adalah ranah Komisi V.

Putu adalah anggota DPR ketujuh periode 2014-2019 yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Dan yang keempat yang tertangkap tangan. 

Kompas TV I Putu dan 4 Lain "Fix" Ditahan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com