Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bareskrim Enggan Ungkap Nama Rumah Sakit yang Langganan Vaksin Palsu

Kompas.com - 29/06/2016, 19:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri enggan mengungkap nama-nama rumah sakit dan klinik yang berlangganan vaksin palsu,

Berdasarkan data kepolisian, ada empat rumah sakit berlokasi di Bekasi yang disebut berlangganan vaksin palsu.

Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dobo Sukmanto khawatir penyidikan kasus vaksin palsu bisa terpengaruh jika nama-nama rumah sakit itu diungkap.

"Kalau kami buka nama rumah sakitnya, barangnya hilang, kami malah enggak dapat," ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Ari mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti penguat apakah rumah sakit tersebut terlibat secara korporasi atau ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya.

Polisi masih menelusuri apakah pihak rumah sakit dan klinik yang berlangganan itu mengetahui bahwa vaksin yang mereka gunakan itu palsu.

"Kalau sudah, nanti kami sampaikan barang buktinya, vaksinnya berapa. Dirtipideksus akan segera informasikan RS mana kalau sudah selesai," kata Ari.

Ari mengatakan, penyidik tengah mengaudit jumlah hasil produksi yang dihasilkan para produsen.

Caranya, dilihat dari lamanya beroperasi, kemampuan mesin untuk memproduksi, dan berapa jumlah orang dalam satu jaringan itu sehingga diketahui berapa jumlah vaksin yang telah mereka hasilkan.

Jika diungkap terlalu dini, kata Ari, dikhawatirkan justru malah terjadi kegaduhan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Pol Agung Setya mengatakan, pengungkapan nama rumah sakit akan menimbulkan kesan buruk masyarakat terhadap rumah sakit tersebut.

Padahal, belum bisa dipastikan apakah yang terlibat dalam kasus ini hanya perorangan atau menjerat korporasi.

Agung mengatakan, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk menguatkan bukti siapa saja yang bisa dijerat berikutnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan 16 tersangka terkait vaksin palsu di mana tujuh di antaranya merupakan produsen.

Sementara, sisanya merupakan distributor dan pembuat label vaksin.

Agung menduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran di sejumlah daerah terkait vaksin palsu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com