Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri Dua Catatan Terkait RUU Tax Amnesty

Kompas.com - 28/06/2016, 11:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno menyatakan, pada intinya, PDI-P menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty.

Namun, PDI-P memberikan dua catatan yakni terkait tarif dan posisi Tax Amnesty terhadap APBN-P 2016.

"Soal tarif, dalam hal repatriasi dana dari luar negeri ke Indonesia sebesar 2%, 3%, dan 5% untuk periode yang sudah ditetapkan. Yang kami enggak sepakat adalah tarif deklarasi dalam negeri karena disamakan dengan repatriasi, itu terlalu kecil," ujar Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Hendrawan menyatakan, PDI-P sejak awal mengusulkan tarif yang lebih mahal untuk deklarasi dalam negeri yaitu sebesar 10 hingga 15 persen.

"Ya harus dibedakan dong, dan harus lebih mahal. Deklarasi dalam negeri itu kan dilakukan oleh orang yang sudah lama tidak bayar pajak, padahal kekayaannya ada semua di dalam negeri, ya hukumannya jelas harus lebih berat," ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Hendrawan menambahkan, PDI-P juga mengusulkan kepada pemerintah agar hasil dari tax amnesty tidak dimasukkan sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN-P 2016.

"Sebab kalau dimasukkan ke dalam APBN-P 2016, kami khawatir ada problem fiskal, sebab pemerintah sendiri belum bisa memastikan siapa saja yang akan melakukan repatriasi dan deklarasi," ujar Hendrawan.

"Ya meskipun usulan kami nantinya tidak dipenuhi, setidaknya itu catatan yang kami berikan ke pemerintah. Tapi sejauh ini usulan kami supaya tidak menjadi sumber pendapatan utama sudah direspons pemerintah," lanjut dia.

Menurut Hendrawan, pemerintah tetap akan memasukkan hasil perolehan dari tax amnesty.

Pemerintah mengaku telah menyiapkan skenario lain jika target dari tax amnesty tak tercapai.

"Ya dengan pengakuan pemerintah yang sudah menyiapkan strategi lain jika target tax amnesty tidak tercapai, yakni dengan skenario lain. Kami belum tahu apa itu, tapi yang jelas itu kami hargai sebagai bentuk respons catatan dari kami," ujar Hendrawan.

Kompas TV DPR "Kebut" RUU "Tax Amnesty"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com