Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri di Posisi Terdua Terbanyak Instansi yang Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 25/06/2016, 20:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombdusman RI Adrianus Meliala mengakui cukup banyak masyarakat yang melaporkan instansi Polri ke Ombudsman atas dugaan malapraktik. Pelaporan terhadap kepolisian menempati posisi nomor dua terbanyak setelah pengaduan terhadap pemerintah daerah.

"Yang dilaporkan kedua tertinggi adalah polisi. Kami catat, ada 10 maladministrasi yang dilakukan kepolisian," kata Adrianis dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

Dugaan maladministrasi terbanyak yang dilaporkan yaitu terkait penundaan berlarut. Sementara salah satu poin lainnya, yakni penyimpangan prosedur, angka pelaporannya juga termasuk tinggi.

Adrianus menduga, dalam konteks penyimpangan prosedur ini juga terjadi berbagai tindak penyiksaan oleh Polri terhadap tersangka.

"Kami menduga di situ terjadi penyiksaan. Penyimpangan prosedur yang berakhir dengan penyiksaan," ujar Adrianus. (Baca: Kontras: Anggota Polisi Paling Banyak Lakukan Penyiksaan )

Pendidikan penyidik polisi

Adrianus menilai penyidik semestinya diberi pendidikan yang baik agar caranya mengorek informasi dari tersangka bukan dengan kekerasan. Menurut dia, penyiksaan polisi terhadap tersangka dilakukan untuk mencari bukti dan ingin membuat orang yang dia periksa mengakui perbuatannya.

"Padahal pengakuan itu tidak penting, yang penting itu petunjuk dan alat bukti lain. Mungkin karena polisinya malas, dikejar waktu, tidak ada biaya, maka dikejar ke pengakuan. Dibombardir si tersangka," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan, cara membuat tersangka mengaku dengan penyiksaan itu justru bisa menghambat proses hukumnya. Kerap dijumpai saat sidang keterangan yang diberikan terdakwa berbeda dengan berita acara pemeriksaan.

"Kesaksiannya bisa ngaco, pengakuan beda waktu pengadilan. Mestinya proses hukum cepat, nadinya terhambat karena dia ngomongnya lain," kata dia. (Baca: Polisi Jadi Lembaga yang Paling Banyak Dilaporkan ke Komnas HAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com