Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Maju Lewat Parpol, Ahok Diprediksi Ditinggalkan Pendukung

Kompas.com - 25/06/2016, 09:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz melihat, ada sejumlah kerugian yang akan dialami bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja alias Ahok jika akhirnya memilih maju Pilgub DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Hal itu disampaikan menyikapi dukungan Partai Golkar kepada Ahok. Dengan bergabungnya Golkar, maka ada tiga partai yang mendukung Ahok.

Jumlah kursi ketiganya di DPRD DKI sudah memenuhi syarat untuk mengusung Ahok jika ingin maju lewat jalur partai politik.

Masykurudin mengatakan, kerugian pertama adalah potensi kehilangan suara dari pemilih. Padahal, jika mengacu pada angka partisipasi Jakarta sebesar 60 persen atau sekitar 4,5 juta, maka setidaknya satu juta dukungan telah diraih.

"Potensi akan kehilangan suara dari pemilih yang mendukungnya melalui jalur perseorangan itu ada. Meskipun angkanya tidak semua, terutama kepada pemilih yang tingkat apatisme terhadap partai politik tinggi," ujar Masykurudin melalui pesan singkat, Jumat (24/6/2016).

Kekhawatiran tertinggi ketika Ahok mengambil jalur partai politik, kata dia, adalah aspek transaksional. Seringkali ada kesepakatan bawah meja, baik dari proses prapencalonan hingga pascaterpilihnya calon kepala daerah.

(baca: Apa Pun yang Dipilih Ahok, "Teman Ahok" Tak Akan Tinggalkan Ahok)

Hal tersebut kerap kali membawa beban bagi pemerintahan yang dipimpin calon tersebut kelak.

"Nah, asal ini benar-benar dapat dipastikan tidak terjadi dan utang budi saat memerintah nanti bisa dicegah sekuat mungkin, maka dukungan dari perseorangan dapat kembali utuh, dan tentu bertambah," kata Masykurudin.

Jika akhirnya Ahok memilih jalur partai politik, lanjut dia, maka muncul anggapan bahwa langkah Ahok yang direncanakan lewat jalur perseorangan akan dimaknai sebagai tindakan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam pencalonan Pilgub DKI.

(baca: Jika Ahok Maju Lewat Jalur Parpol, "Teman Ahok" Akan Pasang Badan)

Menaikkan posisi tawar dapat dimaknai positif jika Ahok benar-benar menempuh jalur perseorangan serta bersih dari transaksional dengan partai politik.

"Tetapi juga akan berdampak negatif bila menempuh jalur partai dan meninggalkan begitu saja pemilih yang sudah mendukung dia mengambil jalur perseorangan dan itu tadi kuncinya, bebas dari politik transaksional dan intervensi kedepannya," kata Masykurudin.

Namun, jalur mana pun yang dipilih, kemenangan Ahok masih ditentukan oleh faktor lain seperti komposisi koalisi non-Ahok, siapa pasangan calon yang dicalonkan partai politik atau koalisi partai politik dan jumlah pasangan calon yang bertarung di Pilgub DKI nanti.

(baca: Partai Nasdem Serahkan ke Ahok soal Lewat Jalur Independen atau Parpol)

Masykurudin meyakini, apabila tidak ada calon yang mengambil jalur perseorangan di Jakarta nanti, maka partisipasi pemilih untuk naik tidak akan signifikan.

"Ada apatisme tertentu apabila gerakan masyarakat melalui jalur perseorangan ini tidak terwujud dalam pasangan calon nanti," tutup dia.

Setelah tiga parpol menyatakan dukungan, Ahok akan menemui relawan pendukungnya, "Teman Ahok".

(baca: Ahok: Saya Mau Tanya ke "Teman Ahok", Mau Tiket Tol atau Jalan yang Susah?)

Pertemuan dengan Teman Ahok itu lantaran sebelumnya Ahok berjanji akan maju melalui jalur perseorangan. Saat Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta data KTP, Ahok juga menemui mereka.

"Saya mau tanya ke Teman Ahok, situasi kalian seperti apa? Mau tiket tol atau jalan yang susah?" kata Ahok lagi.

Kompas TV Untung Rugi Dua Pilihan Jalan Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com