Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Mengaku Merasa Tidak Nyaman Memimpin Senior, tetapi...

Kompas.com - 23/06/2016, 15:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengaku pada awalnya dia merasa tidak nyaman apabila memimpin Polri di usia yang masih cukup muda.

Oleh karena itu, dia sempat menolak untuk diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri serta Komisi Kepolisian Nasional.

"Saya merasa tidak nyaman apabila memimpin senior. Senior juga mungkin tidak nyaman kalau saya pimpin," kata Tito saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2016).

Tito merupakan lulusan Akademi Polisi angkatan 1987. Di atas Tito, masih ada para seniornya seperti Irwasum Komjen Dwi Prayitno (angkatan 1982), Wakapolri Komjen Budi Gunawan (angkatan 1983), Kepala BNN Komjen Budi Waseso (angkatan 1984), Kabaharkam Komjen Putu Eko Bayuseno (angkatan 1984).

Namun saat ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri, maka Tito pun menyatakan siap memimpin Korps Bhayangkara tersebut.

"Sebagai prajurit saya jalankan perintah itu. Apalagi perintahnya tidak langgar hukum dan datang dari kepala negara," kata Tito.

Tito pun meyakini, para senior bisa menerima kepemimpinannya. Ia berkaca pada pengalamannya saat ditunjuk sebagai Kapolda Papua. Saat itu, kata Tito, ia juga memimpin sejumlah seniornya.

"Senior-yunior, kami memiliki kepentingan bersama agar Polri maju, dipercaya publik dan bisa membanggakan bagi Korps kami," kata dia.

Kompas TV Penilaian Komisi III Terhadap Tito Calon Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com