UU Pilkada Belum Diundangkan, KPU Tak Bisa Konsultasi dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pembentukan panitia ad hoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap berkonsultasi dengan DPR soal peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan.

Namun konsultasi belum bisa dilakukan karena Undang-Undang Pilkada belum diundangkan oleh pemerintah. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU telah menyiapkan draf PKPU terkait pencalonan.

(Baca: Tak Ingin Kinerja Terhambat, KPU Terus Desak Penomoran UU Pilkada)

Selain itu, KPU juga telah menyiapkan beberapa catatan untuk dibawa dan konsultasikan kepada DPR. "Sudah jadi. Kami sudah menyisir beberapa pasal yang ada di dalam revisi UU Pilkada tersebut," ujar Ferry saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/6/2016).

"Kami juga sudah menginventarisasi masalah. Selain itu beberapa catatan uang ada dan nanti kami akan konsultasi juga ke DPR. Kalau bacaan kita terkait UU seperti ini, kami akan tanyakan bagaimana menurut DPR," ujar dia.

Menurut dia, terkait tahapan pilkada serentak 2017 proses pencalonan perseorangan sesungguhnya juga harus disiapkan. Jika diperhatikan, sudah banyak calon perseorangan yang serius maju menjadi kepala daerah.

"Iya memang, kami sudah ada bahannya tapi belum bisa dibahas," ujar Ferry.

Oleh karenanya, kata Ferry, KPU berharap agar revisi UU Pilkada segera diundangkan. Pasalnya, KPU baru dapat membahas PKPU bersama DPR jika undang-undang tersebut sudah diberi nomor.

"Kami ingin segera saja diundangkan hasil revisi tersebut. Kalau sudah diundangkan kami baru bisa bahas secepatnya," tambah dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, draf revisi UU Pilkada telah diserahkan ke Presiden melalui Sekretariat Negara. (Baca: Ketua Komisi II Sebut Draf UU Pilkada Telah Diserahkan ke Presiden Jumat Lalu)

Ia mengatakan, draf revisi UU Pilkada seharusnya telah sampai empat hari lalu ke Presiden. Nantinya, Presiden akan menandatangani draf tersebut, setelah itu akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

Rambe mengatakan, setelah diundangkan otomatis Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan. Serta dapat diakses melalui website DPR.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Kemendagri belum bisa mencantumkan nomor pada UU ini karena draf dari DPR belum masuk baik ke Sekretariat Negara maupun ke Kemenkumham.

(Baca: UU Pilkada Belum Dinomori, Kemendagri Masih Tunggu Draf dari DPR)

Soni mengatakan, biasanya UU sudah sampai di Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM tujuh hari setelah disetujui di paripurna. Dia tidak mengetahui kenapa UU Pilkada kali ini membutuhkan waktu lebih lama.

Sumarsono mengakui dengan belum dinomori, UU Pilkada belum bisa secara resmi digunakan misalnya oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun peraturan.

Namun ia menilai KPU tidak perlu menunggu UU Pilkada secara resmi. Untuk sementara, KPU bisa menggunakan draf yang sudah ada meski belum resmi dan dinomori.

"Substansinya juga sudah tahu kok. Sebelum UU ada nomornya juga sudah disiapkan judicial review ke MK. Cuma menunggu nomor itu kenapa, karena mau judicial review," kata Sumarsono.