Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panama Papers yang Tak Pernah Mengguncang Indonesia

Kompas.com - 17/06/2016, 19:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal April lalu, dunia dikejutkan dengan skandal Panama Papers. Skandal ini mengungkap dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak.

Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga Pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani.

Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).
Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Namun lama kelamaan isu Panama Papers pudar ditelan waktu. Tertutup isu-isu lain. Tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah menyikapi skandal global ini.

Harry Azhar Aziz dan Luhut Pandjaitan sampai saat ini masih duduk di kursi pejabat negara seakan tidak terjadi apa-apa. Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra menyesalkan hilangnya perhatian publik atas isu Panama Papers ini.

Panama Papers yang mengguncang dunia betul-betul tidak mengguncang Indonesia. Di negara-negara lain ketika pejabat publik terseret Panama Papers itu efeknya luar biasa, sampai pejabatnya mundur. Di kita ternyata tidak ada efek itu sama sekali," kata Metta dalam sebuah diskusi bertajuk 'Apa Kabar Panama Papers di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Metta menyadari Ketua BPK dan Menkopolhukam sudah memberikan klarifikasi ke publik terkait nama mereka yang tercatat di Panama Papers. Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti Mayfair International ltd yang disebutkan dalam daftar Panama Papers.

(Baca: Luhut Bantah Pimpin Perusahaan Mayfair)

Luhut pun mengaku selama ini adalah pembayar pajak yang taat. Adapun Harry Azhar mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited yang disebut di Panama Papers dibuat atas permintaan anaknya.

Harian Kompas Panama Papers

Harry membantah bahwa pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri. Menurut dia, tidak ada transaksi apapun selama dirinya memimpin perusahaan itu.

(Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi. Namun Metta menilai klarifikasi yang diberikan Luhut dan Harry itu tidak cukup.

"Karena mereka ini pejabat negara, enggak cukup. Harusnya mereka bisa buat keterangan resmi negara. Misalnya Harry Azhar bisa mengklarifikasi langsung kepada Komite Etik BPK. Setelah itu baru diputuskan bersalah atau tidak," ucap Metta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com