Metta juga menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tanggap atas munculnya isu ini. Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi bisa membuat semacam instruksi yang mengharuskan seluruh pejabat negara, baik di pusat dan daerah untuk melapor apabila memiliki aset yang disimpan di luar negeri.
(Baca: ICW Desak Pemerintah Bergerak Cepat Telusuri Nama-nama dalam "Panama Papers")
"Saya belum lihat ada sikap aktif dari lembaga kepresidenan untuk meminta pelaporan soal ini. Yang baru ketahuan cuma dua, tapi saya tidak tau apakah banyak pejabat lain juga yang memiliki akun di tax heven country," kata dia.
Hanya, dia mengakui, hal ini tidak mudah dilakukan. Sebab, penyimpanan harta di luar negeri biasanya melibatkan banyak perusahaan sehingga agak sulit ditelusuri.
"Misalnya ini ada perusahaan, terus diatasnya ada perusahaan lagi. Diatasnya ada lagi sehingga kita tidak taju ini pemilik awalnya siapa," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.