Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Junimart Harus Buktikan Tudingannya soal Aliran Dana Rp 30 M untuk "Teman Ahok"

Kompas.com - 17/06/2016, 17:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, anggota Komisi III Junimart Girsang harus membuktikan tudingannya terhadap komunitas pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, "Teman Ahok".

Dalam rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, Junimart mengaku mendapatkan informasi ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok.

Akan tetapi, Junimart tak menyebutkan darimana ia mendapatkan informasi tersebut.

(Baca: Junimart: Kami Dapat Info, Ada Aliran Dana Rp 30 Miliar dari Pengembang Reklamasi untuk "Teman Ahok")

"Sayangnya dengan hanya menyampaikan informasi soal adanya aliran dana tanpa disertai bukti, Junimart nampak hanya sedang membual," kata Lucius melalui pesan singkat, Jumat (17/6/2016).

Junimart, kata dia, terikat dalam kode etik yang melarang anggota DPR menyampaikan informasi kebohongan.

Lucius mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selaku penegak etik di DPR seharusnya turun tangan untuk mengklarifikasi benar atau tidaknya informasi yang disampaikan Junimart tersebut.

"Prinsipnya sebagai anggota DPR, Junimart bebas untuk berpendapat, apalagi terkait dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Akan tetapi sebagai wakil rakyat, Junimart harus tunduk pada etika jabatan dengan tak menyampaikan kebohongan," papar dia.

(Baca: Sunny Bantah Perkataan Junimart soal Dana Pengembang untuk "Teman Ahok")

Lucius juga berpandangan, Junimart seharusnya melaporkan dugaan itu kepada penegak hukum dengan disertai bukti.

Terkait tindak lanjut secara hukum, menurut dia, penegakan hukum yang dilakukan KPK tak bisa dilakukan atas perintah atau permintaan melalui rapat kerja di DPR.

"Informasi tanpa bukti merupakan informasi sampah," kata dia.

Aliran dana Rp 30 miliar

Junimart Girsang sebelumnya menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Junimart dalam rapat kerja Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

"Kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 miliar untuk Teman Ahok. Dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

"Salah satu orangnya Cyrus. Kan dipecat. Kami bilang ke KPK biar ini berkembang," lanjut dia.

Junimart mengaku memiliki dokumen terkait informasi tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan dari mana informasi tersebut didapatkannya.

Baik Teman Ahok maupun pihak Cyrus membantah pernyataan Junimart.

Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widiastono menyatakan, sumber keuangan mereka selama ini hanya berasal dari penjualan merchandise.

Teman Ahok siap membuka data keuangan mereka selama ini.

Adapun, pendiri lembaga survei Cyrus Network Hasan Nasbi menantang anggota Komisi III DPR RI Junimart Gumirsang membuktikan tuduhannya.

Dia menilai pernyataan Junimart itu merupakan bentuk kepanikan PDI-P terhadap Teman Ahok.

"Orang kalap saja kali tuh. Masa orang bisa ngomong seenaknya kayak begitu terus KPK bisa langsung bergerak sih," kata dia.

Kompas TV Pilih yang Mana, Ahok? Jalur Perseorangan Atau Partai?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com