Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Diharapkan Hapus Korupsi di Tubuh Polri

Kompas.com - 17/06/2016, 07:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ditunjuknya Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kepala Polri seperti menuai harapan baru.

Dengan usia yang lebih muda dan segudang prestasi, diharapkan dia mampu membawa perubahan di instansi Polri, termasuk menumpaskan praktik korupsi yang dianggap sudah membudaya.

Manajer Program Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis mengatakan, Tito harus secara tegas menindak adanya permainan uang di Polri dari tingkat bawah hingga pucuknya.

"Di polisi ini kan uang-uang terus sehingga begitu dia jadi Kapolri, dia berikan peringatan. Misalnya, mulai saat ini, tidak ada lagi yang main uang," ujar Beni dalam diskusi di Jakarta, Kamis (16/6/2016).

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

Namun, peringatan itu harus disertai contoh juga dari Tito agar ditiru bawahannya. Walaupun Tito usianya lebih muda, ketegasan terhadap senior-senior yang jadi bawahannya tetap harus dilakukan. Jika ada bawahannya yang diketahui melanggar, itu harus diusut secara tuntas.

"Harus ada ketegasan sehingga tidak ada gejolak. Kalau tidak bisa rangkul senior, ini masalah baru," kata Beni.

Dalam diskusi tersebut, praktisi hukum Alfons Loemau mengatakan, sudah rahasia publik bahwa ada sisi gelap di tubuh Polri mengenai budaya korupsi dan suap. Misalnya, kata dia, agar bisa naik pangkat, harus ada uang yang diberikan. Untuk sekolah pun, kata Alfons, harus ada pelicin dulu.

(Baca: Catatan Hitam Komjen Tito Karnavian di Tengah Prestasi Pemberantasan Terorisme)

"Bahkan, sejak sekolah di PTIK pun pendidikannya tidak benar. Yang lulus ujian itu yang beli diktat. Ini memang susah kita buktikan, tetapi kalau ada yang menuntut, itu bisa," kata Alfons.

Oleh karena itulah, kehadiran Tito diharapkan bisa mereformasi citra yang sudah melekat tersebut. Ketegasan Tito menindak teroris juga harus sama "bertaringnya" dengan menindak bawahannya yang banyak usianya lebih tua darinya.

"Dia harus berani tegur senior-seniornya. Bagaimana pimpinan mampu berinteraksi dengan jajaran samping dan jajaran bawahnya," kata dia.

Kompas TV Komjen Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com