Anggota Komisi III DPR Berharap Tito Mampu Tingkatkan Profesionalisme Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berharap Komjen Tito Karnavian mampu meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian jika terpilih sebagai Kapolri.

Nasir mengatakan bahwa profesionalisme penting untuk dijadikan perhatian. Ini penting agar tercipta pola pikir bahwa semua jenjang penempatan bisa diraih karena prestasi, bukan dinilai karena kedekatannya dengan pimpinan.

Sehingga, lanjut Nasir, setiap anggota kepolisian memiliki optimisme untuk mendapatkan posisi dengan cara memacu prestasi.

"Jika terpilih, saya berharap Pak Tito tidak hanya mampu menciptakan soliditas di Polri, tapi juga mampu meningkatkan profesionalime aparat kepolisian," ujar Nasir di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Nasir menjelaskan, dengan profesionalisme Polri yang semakin tinggi maka ke depan Polri akan lebih kuat dalam melayani masyarakat.

Selain itu Nasir juga mengingatkan ke depannya isu-isu miring yang dialamatkan kepada Polri semakin berkurang.

"Dengan profesionalisme saya yakin Polri itu akan lebih kuat dalam melayani masyarakat sehingga kemudian tidak ada lagi isu miring kepada kepolisian," ucap Nasir.

"Polri ada untuk melayani, mengayomi dan melindungi rakyat Indonesia," kata dia.

Selain itu Nasir mengingatkan soal soliditas, mengingat angkatan Tito yang terbilang muda. Pada usianya yang masih terbilang muda, Tito menyalip jenderal bintang tiga lain yang usianya terpaut bertahun-tahun di atasnya dalam bursa calon kepala Polri.

Menurut Nasir, Tito sebagai sosok jenderal bintang tiga di usia 51 tahun wajib memiliki kemampuan untuk menjaga soliditas dengan membangun komunikasi yang baik dengan para seniornya.

Hal tersebut harus dilakukan agar tugas-tugas yang nanti diembannya bisa berjalan dengan baik dan bersinergi. Apalagi, lanjut Nasir, masih banyak senior yang sebenarnya juga layak dan patut untuk menjadi Kapolri.

"Saya pikir dia harus mampu membangun komunikasi dengan para seniornya karena sudah diamanatkan oleh Presiden. Apalagi masih banyak seniornya yang juga kayak dan patut, tapi Presiden punya kebijakan lain soal itu," ucapnya.