Kompas.com - 10/06/2016, 21:57 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu R, Muhammad di Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Jumat (3/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKetua Badan Pengawas Pemilu R, Muhammad di Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Jumat (3/6/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Undang-Undang Pilkada yang baru saja direvisi DPR tidak akan mengganggu independensi lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

Ketua Bawaslu, Muhammad, juga mengaku tidak begitu khawatir dengan adanya Pasal 22b yang mengharuskan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah yang sifatnya mengikat dalam membuat peraturan.

"Dalam keyakinan kami, yang akan menentukan kalimat demi kalimat adalah kami. Nantinya akan kami tuangkan dalam peraturan," ujar Muhammad di Gedung Bawaslu, Jumat (10/6/2016).

Dalam Pasal 22b disebutkan, penyusunan dan penetapan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Menurut Muhammad, makna independensi yang diharapkan sesungguhnya adalah menjadi lembaga nasional yang mandiri. 

"Jadi kami memaknai independensi itu ditunjukan dengan kemandirian itu," ujar dia.

Ia mencontohkan, pada saat berkonsultasi, Bawaslu tetap harus memperhatikan masukan dari DPR. Namun, tetap saja keputusan akhirnya ada pada penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka sudah memberikan kewenangan kepada kami dalam undang-undang. Maka keputusan tetap apa yang kami yakini benar," kata dia.

"Kami lebih banyak konsen terkait penguatan kelembagaan yaitu masalah politik uang dan serta penegakan hukum dan pengaduan," ucapnya.

Kompas TV Revisi UU Pilkada Dibawa ke Paripurna DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.