Kompas.com - 10/06/2016, 06:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar membantah pihak kepolisian sengaja memindahtugaskan empat polisi ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman ke Poso untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia mengatakan, rotasi anggota tim Operasi Tinombaka dilakukan secara berkala dan kebetulan empat orang itu termasuk di dalamnya.

"Ya begitulah faktanya, faktanya mereka bersamaan. Tidak ada kesengajaan," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Keempatnya dirotasi ke Poso sejak akhir Mei 2016.

Menurut Boy, rotasi dilakukan untuk memcegah kejenuhan anggota yang bertugas di Poso.

Ia menegaskan bahwa kepindahan empat polisi tersebut bukan karena kepolisian tidak kooperatif.

"Di sana boleh dikatakan sedang melaksanakan tugas negara," kata Boy.

Boy mengatakan, pihaknya tidak menghalang-halangi KPK untuk memeriksa empat ajudan Nurhadi.

Menurut dia, KPK bisa berkoordinasi dengan pimpinan Brimob untuk melakukan pemeriksaan, apakah akan dibawa ke Jakarta atau pemeriksaan dilakukan di Poso.

"Kan penyidik bisa koordinasi dengan petinggi mereka. Nanti ada koordinasi tentu akan ada solusi," kata Boy.

KPK akan memanggil paksa empat polisi yang mangkir dalam pemanggilan terkait penyidikan kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keempat anggota Brimob itu diduga mengetahui hal-hal yang terkait kondisi Nurhadi, dan apa yang dilakukan Nurhadi terkait kasus suap tersebut.

Selain itu, mereka diduga mengetahui hubungan antara Nurhadi dan tersangka pemberi suap, Doddy Ariyanto Supeno.

Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida, sudah diperiksa KPK. Nurhadi membantah terlibat kasus tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menangkap tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan seorang pekerja swasta bernama Doddy Ariyanto Supeno.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap.

Uang sebesar Rp 50 juta yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut diduga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) dua perusahaan swasta yang sedang berperkara di PN Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita uang sebesar Rp 1,7 miliar di kediaman milik Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta.

KPK menduga uang tersebut terkait dengan perkara hukum yang sedang ditelusuri.

Kompas TV Usai 8 Jam Diperiksa, Nurhadi Cuma Diam
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Nasional
Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

Nasional
UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

Nasional
Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

Nasional
UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.