Anggaran KPU-Bawaslu Dipangkas, Kelancaran Pilkada Bisa Terganggu

Kompas.com - 09/06/2016, 23:55 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik seusai menghadiri sidang kode etik penyelenggara pemilu di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik seusai menghadiri sidang kode etik penyelenggara pemilu di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah memangkas anggaran operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disesalkan. Pemangkasan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilangsungkan pada Februari 2017.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, lembaga yang dipimpinnya seharusnya mendapat anggaran Rp 1,648 triliun di dalam APBN 2016. Namun, lantaran adanya kebijakan pemotongan anggaran, anggaran tersebut dipangkas sebesar Rp 68,3 miliar.

Meski begitu, di dalam APBN Perubahan 2016, KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 198,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengawasi 101 satuan kerja yang akan menyelenggarakan pilkada serentak.

"Kami ikhlas tanpa syarat anggaran dipotong. Cuma kami berharap anggaran kami dapat ditambah," kata Husni saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Kamis (9/6/2016).

(Baca: Strategi Anggaran Jokowi: APBN Perubahan atau APBN Pengurangan?)

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengaku, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup berat. Anggaran Bawaslu semula sebesar Rp 446,9 miliar, tetapi dipangkas Rp 29,9 miliar.

Di sisi lain, wewenang Bawaslu diperkuat di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang telah direvisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu, kami memohon dukungan Komisi II dan pemerintah. Dibutuhkan pengembangan struktur organisasi dan tata kerja lembaga pengawas pemilu," ujar Muhammad.

Anggota Komisi II, Yandri Susanto, menilai, Kementerian Keuangan seharusnya membuat pengecualian di dalam pemangkasan anggaran.

(Baca: Untuk Verifikasi KTP Dukungan, KPU Utamakan Penyiapan Anggaran )

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.