Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Otaknya Encer Cari Jalan Jadi Penguasa, Biasa Pindah Kendaraan"

Kompas.com - 08/06/2016, 12:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bukan langkah mengejutkan jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok nantinya mengambil jalur parpol sebagai kendaraan untuk maju ke Pilkada DKI 2017.

Jalur parpol, kata Hendri, cenderung memberikan jalan yang lebih lapang untuk berkompetisi. Sementara itu, jika lewat jalur perseorangan, Ahok masih harus melewati verifikasi kartu tanda penduduk (KTP).

"Kalau Ahok sih sudah punya pengalaman tidak konsisten dan pindah partai," ujar Hendri melalui pesan singkat, Rabu (8/6/2016).

"Apalagi hanya janji ke Teman Ahok. Partai sebesar Gerindra dan Golkar saja dia lari," sambung dia.

(Baca: Kata Wasekjen PDI-P, kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung)

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul mengemukanya wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengusung Ahok maju pada Pilkada DKI 2017.

Terlepas dari pihak internal PDI-P yang masih terbelah karena belum ada keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hendri melihat, Ahok cenderung akan memilih maju melalui jalur parpol karena lebih sederhana.

Meski Ahok telah berjanji kepada Teman Ahok untuk maju lewat jalur perseorangan, Hendri menilai, hal tersebut bukan penghalang besar. Sebab, segala langkah Ahok akan didukung oleh Teman Ahok sehingga apa pun kendaraan yang dipilih, yang penting Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Ahok ini otaknya encer cari jalan jadi penguasa. Pindah kendaraan sudah biasa dilakukan sejak dulu, yang penting cepat sampai," ujarnya.

(Baca: Minta Ahok "Balik Kandang", PDI-P Dianggap Tak Mampu Temukan Pesaing)

Jika pada akhirnya PDI-P jadi meminang Ahok, lanjut Hendri, maka partai berlambang banteng tersebut sama kelasnya dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura yang hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan kekuatan kadernya sendiri.

Padahal, ia melihat, PDI-P memiliki banyak kader potensial untuk dimajukan ke Pilkada DKI. PDI-P pun dinilai hanya mengambil jalan mudah.

"Itulah politik. Ini tidak salah. Hanya, tidak cukup pantas dilakukan oleh partai sekelas PDI-P," tutup Hendri.

Sementara itu, politisi PDI-P, Charles Honoris, mengaku, partainya saat ini telah mengantongi beberapa nama hasil survei internal yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

(Baca: PDI-P Sudah Kantongi Hasil Survei, Paling Rasional Dukung Ahok-Djarot)

Saat ditanya mengenai kemungkinan bagi partainya untuk mengusung calon internal pada Pilgub DKI, Charles justru menyatakan hal yang sebaliknya.

"Stok calon dari internal pastinya ada, tetapi langkah paling rasional ya tetap mengusung petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tingkat kepuasan publik mereka masih tertinggi, 82,8 persen," kata dia.

Adapun Ahok menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan Teman Ahok akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

(Baca: Ahok: Tanggal 20 Juni, Data KTP Sudah Mencapai 1 Juta)

Informasi itu diungkapkannya untuk menanggapi berbagai gosip yang menyebutkan bahwa ia akan batal maju melalui jalur independen.

"Wong sudah ngumpulin 1 juta. Mau dibatalin gimana? Katanya tanggal 20 (Juni) ini bisa sejuta," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menegaskan bahwa ia masih berusaha agar bisa maju melalui jalur independen. Ia juga menegaskan, orang yang akan digandengnya sebagai pasangan tetap yang ada saat ini, yakni Heru Budi Hartono.

"Nanti akan diverifikasi. Walaupun diverifikasi ada kemungkinan gagal, ya kami jalan terus saja," kata Ahok.

Kompas TV Ahok Belum "Pede" Maju Independen?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com