Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Sarankan PDI-P Tak Defensif jika Ingin Dukung Ahok

Kompas.com - 07/06/2016, 13:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Hanura di DPR Dadang Rusdiana menyarankan, PDI Perjuangan tidak perlu bersikap defensif apabila ingin mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Terlebih, PDI-P sebelumnya telah mendukung Ahok dalam Pilkada DKI 2012. Sehingga, PDI-P mengetahui secara pasti bagaimana kapasitas dan kapabilitas Ahok.

“Saya kira PDI-P punya kejelian bahwa Ahok akan unggul dalam Pilkada Jakarta. Sebagai partai yang pernah dukung Ahok, saya kira PDI-P punya perhitungan matang dan cermat,” kata Dadang saat dihubungi, Selasa (7/6/2016).

Menurut Dadang, PDI-P selama ini terlalu menunjukkan sikap defensif. Salah satunya dengan mengajak Ahok untuk meninggalkan jalur perseorangan dan kembali ke jalur partai politik.

(baca: Minta Ahok "Balik Kandang", PDI-P Dianggap Tak Mampu Temukan Pesaing)

Namun, jika sikap defensi dipertahankan, hal tersebut tidak akan menguntungkan bagi PDI-P. Sebagai magnet politik, dukungan masyarakat terhadap Ahok cukup besar.

“Kalau menurut saya sebaiknya PDI-P mendukung saja langsung, nggak usah defensif,” ujarnya.

Dadang menambahkan, jika PDI-P mendukung Ahok, tak menutup kemungkinan format pencalonan berubah. Dengan demikian, ada empat partai yang kemungkinan akan mendukungnya, yakni Golkar, Hanura, Nasdem dan PDI Perjuangan.

(baca: PDI-P: Kami Tidak Pernah Tidak Memperhitungkan Ahok Selama Ini)

Dengan adanya perubahan format tersebut, ia mengatakan, tak menutup kemungkinan juga terjadi perubahan calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok.

Djarot Saiful Hidayat, sebut dia, dapat mendampingi Ahok apabila PDI-P memberi dukungan.

“Kalau kita melihat, pasangan Ahok-Djarot ini adalah pasangan yang kuat. Didukung oleh mayoritas masyarakat, dan tentu akan lebih stabil dalam pemerintahan kalau partai pemerintah berada pada sisi Ahok,” ujarnya.

Ahok sebelumnya menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan "Teman Ahok" akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

(baca: Ahok: Tanggal 20 Juni, Data KTP Sudah Mencapai 1 Juta)

Informasi itu diungkapkannya untuk menanggapi berbagai gosip yang menyebutkan bahwa ia akan batal maju melalui jalur independen.

"Wong sudah ngumpulin 1 juta. Mau dibatalin gimana? Katanya tanggal 20 (Juni) ini bisa sejuta," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menegaskan bahwa ia masih berusaha agar bisa maju melalui jalur independen. Ia juga menegaskan, orang yang akan digandengnya sebagai pasangan tetap yang ada saat ini, yakni Heru Budi Hartono.

"Nanti akan diverifikasi. Walaupun diverifikasi ada kemungkinan gagal, ya kami jalan terus saja," kata Ahok.

Kompas TV Beredar Spanduk Duet Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com