Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu secara Serentak pada 2024 Dinilai Belum Jelas

"Akan membuat ruang kondolidasi dan persiapan bagi penyelenggara pemilu sangat sempit dan akan semakin rawan terjadinya kesalahan-kesalahan teknis dalam penyelenggaraan karena pemilu yang semakin banyak," tuturnya.

Adapun dari aspek pemilih, penyelenggaraan pemilu di tahun yang sama akan membuat pemilih semakin jenuh dan jauh dari rasionalitas serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada.

"Partisipasi pemilih, baik dari segi memberikan suara, maupun di dalam pengawalan proses, dikhawatirkan akan semakin turun," kata dia.

Bagi peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu borongan juga tak akan memberikan waktu bagi mereka, terutama partai politik, untuk melakukan konsolidasi pasca-pemilu nasional menuju ke kepala daerah.

"Kondisi ini akan rawan memantik konflik internal partai politik, layaknya hal yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP pada persiapan pemilihan kepala daerah 2015 yang lalu," kata Masykurudin.

Ia menilai, penataan jadwal penyelenggaraan Pilkada yang seperti itu tak akan memberikan hasil baik bagi kualitas dan hasil pemerintahan.

Sebab, gagasan tersebut dianggap tidak akan memberikan ruang keterpilihan pemerintah yang linear antara pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Idealnya, kata Masykurudin, perlu adanya penyelenggaraan yang diserentakkan antara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Sehingga, tujuan untuk membuat terciptanya suatu rekayasa sistem pemilu untuk membuat pemerintah yang linear antara kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah bisa terwujud," tuturnya.