JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat mendengarkan usulan dari partai politik dalam menentukan pengganti Jenderal Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisan RI (Kapolri).
Namun, sifat dari usulan-usulan tersebut hanya seperlunya saja atau tidak wajib diterima.
Masukan-masukan dari partai, menurut Boni, juga terbuka untuk disampaikan. Tetapi, perlu diingat bahwa itu hanya menjadi pertimbangan dan bukan menjadi keharusan yang memaksa presiden untuk memilih.
"Usulan-usulan itu boleh diberikan, tapi tidak boleh mereduksi hak prerogatif presiden," ujar Boni dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).
"Partai politik mana pun tidak boleh mengganggu presiden, dalam hal ini, biarkan presiden bekerja," kata dia.
Menurut Boni, ada tiga syarat yang harus menjadi kualifikasi para calon kapolri pengganti Badroddin.
Pertama, figur tersebut harus loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945. Terlebih seperti situasi saat ini banyak bermunculan gerakan-gerakan yang ingin merusak falsafah dan dasar negara Indonesia.
"Gerakan gerakan itu muncul dalam kelompok-kelompok garis keras, makin kuat, makin besar. Dan bisa menggantikan polisi," kata dia.
"Maka, kapolri baru harus punya jiwa Pancasila dan semangat UUD 1945 untuk bisa membasmi anasir-anasir yang ingin merusak pondasi ini," lanjut Boni.
Kedua, kata Boni, calon kapolri harus memahami dan menyelami semangat Tri Sakti yang disuarakan Bung Karno serta Nawa Cita yang diusung Jokowi.
"Karena, inilah bentuk-bentuk operasional dari falsafah Pancasila. Tri Sakti adalah semangat bangsa dan Nawa Cita adalah upaya Jokowi merealisasi semangat-semangat cita-cita Pancasila," tutur Boni.
Ketiga, lanjut Boni, Kapolri harus loyal kepada presiden. Kapolri harus sejalan dalam visi dan misi.
"Konsekuensinya, kapolri ini harus menerima dan juga disemangati oleh revolusi mental," kata Boni.
"Karena menjadi kapolri ini tidak hanya menjadi kepala institusi kepolisian tetapi juga menjadi bagian menjaga keutuhan negara dan bangsa, maka harus bekerja sama dengan presiden," ujarnya.
Boni melanjutkan, saat ini ada lima kandidat kuat yang salah satunya harus dipilih Jokowi. Tarik ulur politik begitu kuat serta penegakan hukum harus menjadi pertimbangan penting dalam memilih figur.
"Presiden berada di persimpangan dalam mengevaluasi semua figur-figur yang ada untuk memutuskan siapa yang akan menjabat sebagai kepala kepolisian," ucapnya.
Adapun kelima nama tersebut, yakni Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
