Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional Sudah Melalui Kajian Mendalam

Kompas.com - 01/06/2016, 14:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Keputusan Presiden menetapkan hari lahir Pancasila, 1 Juni, sebagai hari libur nasional telah melalui pertimbangan yang matang.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/6/2016).

"Ini sebuah perjalanan panjang yang sudah melalui pertimbangan, kajian mendalam," ujar Jokowi.

"Intinya adalah karena Pancasila itu sebagai ideologi negara, posisinya tertinggi dalam sebuah negara sehingga kami putuskan 1 Juni ditetapkan kemudian diliburkan, juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila," lanjut dia.

Setelah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, pemerintah akan tetap berupaya 'membumikan' Pancasila.

Jokowi mengatakan, MPR akan merumuskan formula sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang tepat kepada masyarakat.

"MPR akan merumuskan lagi cara-cara yang cepat agar kita bisa mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara kita," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo memutuskan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

"Maka dengan mengucap syukur kepad Allah dan bismillah, dengan Keputusan Presiden tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila," ujar Jokowi dalam pidato peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, hari ini.

Pidato Jokowi tersebut mendapatkan tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com