Kompas.com - 28/05/2016, 07:43 WIB
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam rilis Temuan Survei Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam rilis Temuan Survei Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda menilai proses penyusunan struktur kepengurusan Partai Golkar sama sekali mengabaikan prinsip meritokrasi atau dipilih berdasarkan kemampuannya.

Padahal menurut Hanta, salah satu substansi demokrasi ialah memunculkan para pemimpin partai politik yang berkualitas.

Artinya pemimpin terpilih dengan pemilihan demokratis, karena terbukti mampu mengelola partai. Dengan demikian, pemimpin bukan terpilih karena sekadar mampu membiayai partai.

"Sebelum ngomong kepengurusan, kita lihat saja proses pemilihan Ketua Umum Golkar yang masih menggunakan demokrasi prosedural, ketua umum yang terpilih bukan benar-benar figur terbaik di partai," kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2016).

Dia menambahkan, hal itu pun terbawa dalam menyusun struktur kepengurusan Partai Golkar saat ini.

Nama-nama yang dianggap bermasalah pun masuk ke dalam rencana struktur kepengurusan Partai Golkar. Padahal, nama-nama itu pernah divonis bersalah secara hukum dan etik.

"Penyebab orang-orang yang punya rekam jejak kurang bagus masuk ke rencana struktur kepengurusan partai ya karena proses penyusunannya tidak berbasis meritokrasi yang mempertimbangkan kualitas dalam mengelola partai, seperti dalam pemilihan ketua umumnya," tutur Hanta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memang belum mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kepengurusan secara resmi.

Namun, saat ini sudah beredar daftar kepengurusan Partai Golkar, disertai nama dan jabatan yang diemban.

Anggota formatur Roem Kono membenarkan susunan kepengurusan dalam daftar sementara yang sudah beredar luas di kalangan wartawan itu.

Sejumlah orang yang pernah divonis bersalah, baik secara hukum maupun etik, masuk ke dalam daftar sementara kepengurusan Partai Golkar yang baru.

Setidaknya, ada empat pengurus yang dianggap bermasalah. Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini, Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz, dan Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono.

Kompas TV Sosok Kontroversial Jadi Pengurus Baru Golkar?

Ini menyebabkan timbul keraguan, dan meragukan keberlangsungan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Novanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Nasional
Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Nasional
BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

Nasional
Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Nasional
Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.