Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Akomodir Semua Faksi dalam Kepengurusan Dinilai Bukan Kebiasaan Golkar

Kompas.com - 28/05/2016, 05:05 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi mengaku heran dengan tidak masuknya tim sukses Ade Komarudin dalam calon kepengurusan Partai Golkar.

Menurut dia, hal itu sedikit keluar dari kebiasaan Partai Golkar.

"Itu yang juga saya agak heran. Karena penentuan kepengurusan, kecenderungan akomodasi Golkar itu tinggi," kata Kuskridho saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2016).

Ade Komarudin merupakan pesaing utama Novanto dalam perebutan kursi ketua umum. Karena itu, tidak masuknya tim sukses Ade Komarudin dalam daftar kepengurusan sementara dianggap janggal.

Daftar nama itu memang bukan daftar kepengurusan Partai Golkar yang telah diumumkan secara resmi oleh Setya Novanto, dan masih bersifat sementara.

Meski begitu, keabsahan dokumen itu telah dibenarkan anggota Tim Formatur, Roem Kono.

Kuskridho mengatakan, kecenderungan mengakomodasi setiap faksi sangat kental pada periode kepengurusan Aburizal Bakrie. Saat itu, pengurus Golkar mencapai lebih dari 300 orang, jumlah yang sangat besar untuk mengakomodasi.

Kuskridho menilai Akom, sapaan Ade Komarudin, bukanlah tokoh partai Golkar yang memiliki patron besar. Ia menjelaskan patron besar adalah dukungan finansial yang kuat.

"Dia (Akom) itu politikus karier dan kemampuannya berorganisasi. Tapi dia itu juga bisa mewakili satu faksi tertentu," ucap Kuskridho.

Namun, Kuskridho menduga Akom tidak akan keluar dari Partai Golkar dan membentuk partai baru.

Menanggapi hal itu, Akom pun tidak mau mempermasalahkan jika tim suksesnya tidak masuk dalam kepengurusan.

"Sekali lagi saya tidak mau mengomentari hal-hal seperti itu, kasihan partai ini," kata Akom di Kompleks Parlemen, Jumat (27/5/2016).

"Setahun lebih bertengkar, terus sekarang dimulai lagi pertengkaran baru? Jangan, kasihan," ucap ketua DPR itu.

Kompas TV Golkar adalah Penyeimbang PDIP- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com